Suara.com - Banyak kalangan membaca kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini, sebagai peristiwa politik balasan atas kritik-kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama Tour De Java.
Proyek Hambalang senilai Rp1,2 triliun mangkrak di zaman pemerintahan SBY karena diwarnai korupsi besar-besaran.
Sejumlah politisi Partai Demokrat menjawab berbagai opini yang muncul sebagai efek kunjungan Jokowi ke Hambalang, terutama mengenai munculnya ide membangun monumen korupsi Hambalang.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan ide membangun monumen korupsi Hambalang berlebihan.
"Padahal, korupsi di Hambalang itu sangat kecil (nilainya), sementara korupsi BLBI (zaman Megawati Soekarnoputri) jauh lebih besar," kata Mubarok kepada Suara.com, Senin (21/3/2016).
Menurut Mubarok kalau korupsi Hambalang sampai dibuatkan monumen, maka kasus BLBI juga harus dibangunkan monumen di Istana.
"Ini bukan usulan, tetapi logikanya, kalau ada ide membangun monumen korupsi Hambalang, berarti pasang juga monumen BLBI di Istana. Biar jadi pelajaran bagi semua Presiden," kata Mubarok.
Tetapi, menurut Mubarok ide membangun monumen Hambalang bukanlah pikiran yang konstruktif dan kurang teliti.
Mubarok mengingatkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam penyimpangan anggaran proyek Hambalang sudah dihukum.
"Justru, korupsi kecil pelaku dihukum. BLBI yang besar, koruptornya masih leha-leha," kata dia.
Berita Terkait
-
Usai Jenguk Proyek Hambalang Mangkrak Era SBY, Jokowi akan Ratas
-
Sedih Lihat Hambalang Mangkrak Zaman SBY, Jokowi Tulis Status FB
-
Proyek Hambalang, Jokowi: Ini untuk Selamatkan Aset Negara
-
KPK Tetapkan Choel Mallarangeng jadi Tersangka Kasus Hambalang
-
Penyidik Kejagung Geledah Kantor Asisten Menpora
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung
-
Penumpang Pasar Senen Kalahkan Gambir, Tren Perjalanan Kelas Ekonomi Menguat
-
HUT Jakarta ke-499, Pemprov DKI Terima 499 Sertifikat Aset Daerah Senilai Rp 22,2 Triliun
-
Dianugerahi Lencana Emas di Gorontalo, Prabowo Dinilai Berjasa Bagi Petani-Nelayan
-
Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Pesertanya Ada yang Dibayar Rp 200 Ribu
-
DPR Apresiasi Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf