Suara.com - Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab menegaskan desakan untuk memenjarakan dan melengserkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan lantaran Ahok berasal dari etnis Tionghoa.
"Ahok harus dilengserkan, bukan karena Ahok Cina, tapi karena Ahok tidak bersih," kata Habib Rizieq di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).
Selain menuding Ahok terlibat kasus korupsi, seperti pengadaan tanah untuk RS Sumber Waras, kata Rizieq, selama memimpin Jakarta, Ahok dinilai melanggar undang-undang.
"Banyak undang-undang yang dilanggar, sudah semestinya Ahok dilengserkan," kata dia.
Di mata Rizieq, Ahok tidak pantas menjadi pemimpin Jakarta lantaran sikapnya juga sering arogan di hadapan masyarakat.
"Di Garut ada bupati yang tidak beretika dilengserkan. Ahok ini tidak beretika," kata dia.
Rizieq mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk memutuskan nasib Ahok.
"Kami meminta Ahok dilengserkan DPRD karena Ahok melanggar konstitusi dan UU," katanya.
Rizieq juga meminta DPRD tegas memberikan sanksi kepada pejabat pemerintah yang terbukti menyalahi aturan.
"Kedepannya kami akan meminta kepada DPRD jika ada oknum pejabat yang melanggar konstitusi melanggar undang-undang jangan Dibiarkan tanpa saksi. Apa kata masyarakat," kata Rizieq.
"DPRD jangan memberikan pelajaran berpolitik buruk kepada masyarakat, Kalau ada yang melanggar undang-undang maka lengserkan," Rizieq menambahkan.
Sebelum ke DPRD DKI Jakarta, kelompok yang mengkampanyekan usung calon gubernur muslim tersebut demo di depan gedung KPK. Ketua Majelis Tinggi Muzakarah Ulama dan Tokoh Fahrurrozi Ihzaq mengatakan akan berjuang sampai KPK menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah RS Sumber Waras.
"Kami datang untuk mendukung KPK, bukan melawan KPK, tetapi kalau kami tidak dilayani maka kami bersama rakyat akan terus berjuang, jangan salahkan siapa kalau terjadi apa-apa, karena kami ingin hukum ditegakkan dengan adil," kata Fahrurrozi usai bertemu pimpinan KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan