Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah isu yang menyebutkan partainya mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan kabinet. Ini menyusul rumor yang menyebutkan PDI Perjuangan mengincar posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang diduduki Marwan Jafar -- politisi Partai Kebangkitan Bangsa
"Ada yang adu domba, neo devide et impera tadi. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang. Itu bukan etika PDIP," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pemerintahan, PDI Perjuangan hanya bisa memberikan masukan jika dibutuhkan Presiden.
"Soal kinerja menteri, itu presiden yang buat, presiden yang punya hak prerogatif. Kalau pun kami berhak memberikan masukan, ya itu karena menyangkut orang perorang kepada presiden secara langsung," kata Hasto.
"Apapun ini kan budaya timur, ini bukan budaya barat yang bisa mencela orang perorang di depan umum, bukan sesuka hati, karena kita berpoitik sesuai budaya Indonesia," Hasto menambahkan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding curiga ada yang sedang mengganggu hubungan PKB dan PDI Perjuangan.
Indikasi upaya memecah belah hubungan kedua partai, menurut Karding, Istana langsung menerima perwakilan demonstran yang menuntut transparansi dalam rekrutmen petugas pendamping dana desa.
"Ini seperti ada yang mengorganisir demo. Ada demo yang diterima cepat, sementara guru honorer yang ratusan ribu tidak diterima, sementara yang demo untuk Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) juga nggak diterima. Ini 100 orang-300 orang demo menteri desa langsung diterima," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta