Kursi Mendes Jadi Incaran, Ada yang Usik Hubungan PKB-PDIP

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding curiga ada yang sedang mengganggu hubungan PKB dan PDI Perjuangan. Pernyataan Karding untuk menanggapi isu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar akan diganti kader PDI Perjuangan.

"Saya tegaskan, di politik itu nggak ada yang tertutup. Kita ngapain saja bisa ketahuan. Jadi kalau bermain, bermainlah yang cantik," kata Karding di DPR, Kamis (7/4/2016).

Indikasi upaya memecah belah hubungan kedua partai, menurut Karding, Istana langsung menerima perwakilan demonstran yang menuntut transparansi dalam rekrutmen petugas pendamping dana desa.

 

Ketika itu, sekitar 200 demonstran dari Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat menuntut Presiden Joko Widodo mengusut dugaan politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, 15 perwakilan demonstran diterima Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Ini seperti ada yang mengorganisir demo. Ada demo yang diterima cepat, sementara guru honorer yang ratusan ribu tidak diterima, sementara yang demo untuk Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) juga nggak diterima. Ini 100 orang-300 orang demo menteri desa langsung diterima," katanya.

‎Karding menduga posisi kementerian desa menjadi incaran karena anggaran yang dikelolanya mencapai Rp20 triliun lebih. Dari sisi politik, kementerian ini juga strategis karena langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Mendes ini kan anggarannya besar, lalu di sisi kewenangan juga banyak yang berkepentingan untuk mengambil (jabatan) itu. Jadi wajar (jadi rebutan). ‎Kewenangannya bagus karena rakyat desa yang dikelola," kata dia.

Tapi, kata Karding, peristiwa tersebut tidak membuat hubungan PKB dengan PDI Perjuangan meregang. Menurut dia komunikasinya dengan PDI Perjuangan tetap baik.

"(Komunikasi) jalan. Saya telepon-teleponan dengan teman-teman (PDIP)," kata Karding.

Karding mengatakan reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Karding menambahkan kebijakan tersebut tidak boleh diintervensi.

"Dan, saya kira PKB sangat loyal mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dan terus membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pemerintah yang baik," ujarnya.