Suara.com - PT Pos Indonesia saat ini tengah fokus menggarap program pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Ini sebagai upaya semakin meningkatkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Kepala Regional X PT Pos Indonesia, Rahmat Eka Haryanto mengatakan untuk daerah pertama yang tengah dalam proses realisasi program itu fokus dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Untuk daerah pertama soal program ini kita laksanakan di Surabaya. Pengalihan pembayaran pajak kendaraan dari Samsat ke kantor pos memang butuh proses panjang sehingga kita lakukan secara bertahap," jelasnya di Makassar, Jumat (15/4/2016).
Untuk Kota Surabaya memang sudah dalam proses. PT POS Indonesia juga menyasar Kota Ambon sebagai lokasi kedua jika proses di Surabaya telah berjalan.
Sementara untuk Sulawesi atau Sulsel pada khususnya, dirinya mengakui memang belum ada rencana karena masih akan melihat progres dari lokasi yang lebih dulu ditetapkan. Artinya jika sudah diterapkan di daerah itu maka selanjutnya mengalihkan ke daerah lain termasuk Sulsel.
Program ini memang dilakukan secara bertahap. Apalagi proses pengalihan selama ini dari samsat ke Kantor Pos Indonesia, memang tidak mudah. Banyak hal yang akan dilalui dan melibatkan banyak pihak agar bisa terealisasi termasuk prosedurnya juga perlu disesuaikan.
Soal kapan program ini bisa diberlakukan, dirinya mengaku masih akan melihat perkembangan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebab koat Pahlawan itu memang menjadi fokus utama atau yang pertama sebagai daerah percontohan penerapan pembayaran pajak STNK ke pos Indonesia.
Jika bisa dilakukan di Surabaya, kata dia, maka selanjutnya akan dilaksanakan di Ambon Maluku yang menjadi wilayah regional X bersama Sulawesi.
"Setelah dari Surabaya, kita akan lanjutkan ke Ambon. Saya kira jika Ambon bisa maka tentunya kita harapkan bisa juga diterapkan di daerah lain termasuk Sulsel," ujarnya.
Program menggarap pembayaran STNK ini memang menjadi salah satu program baru yang dilakukan pihaknya dalam merealisasikan target pertumbuhan pendapatan pada hingga Rp10 triliun anaik naik dua kali lipat dibandingkan pemasukan 2015 yang mencapai Rp5 triliun.
"Kami tentunya tetap berharap pada pendapatan sebelumnya seperti pengiriman paket dan sebagainya. Namun kita juga siap melakukan kerjasama baru agar target kita untuk nasional itu bisa mencapai Rp10 triliun," ujarnya.
Dari Rp10 triliun target nasional itu, kata dia, hingga tiga bulan ini mulai Januari hingga maret 2016 telah mencapai angka Rp1,3 triliun. Artinya memang masih kurang sekitar Rp1,2 triliun dari sekitar 25 persen pendapatan selama tiga bulan atau Rp2,5 trilun. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto