Suara.com - PT Pos Indonesia saat ini tengah fokus menggarap program pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Ini sebagai upaya semakin meningkatkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Kepala Regional X PT Pos Indonesia, Rahmat Eka Haryanto mengatakan untuk daerah pertama yang tengah dalam proses realisasi program itu fokus dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Untuk daerah pertama soal program ini kita laksanakan di Surabaya. Pengalihan pembayaran pajak kendaraan dari Samsat ke kantor pos memang butuh proses panjang sehingga kita lakukan secara bertahap," jelasnya di Makassar, Jumat (15/4/2016).
Untuk Kota Surabaya memang sudah dalam proses. PT POS Indonesia juga menyasar Kota Ambon sebagai lokasi kedua jika proses di Surabaya telah berjalan.
Sementara untuk Sulawesi atau Sulsel pada khususnya, dirinya mengakui memang belum ada rencana karena masih akan melihat progres dari lokasi yang lebih dulu ditetapkan. Artinya jika sudah diterapkan di daerah itu maka selanjutnya mengalihkan ke daerah lain termasuk Sulsel.
Program ini memang dilakukan secara bertahap. Apalagi proses pengalihan selama ini dari samsat ke Kantor Pos Indonesia, memang tidak mudah. Banyak hal yang akan dilalui dan melibatkan banyak pihak agar bisa terealisasi termasuk prosedurnya juga perlu disesuaikan.
Soal kapan program ini bisa diberlakukan, dirinya mengaku masih akan melihat perkembangan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebab koat Pahlawan itu memang menjadi fokus utama atau yang pertama sebagai daerah percontohan penerapan pembayaran pajak STNK ke pos Indonesia.
Jika bisa dilakukan di Surabaya, kata dia, maka selanjutnya akan dilaksanakan di Ambon Maluku yang menjadi wilayah regional X bersama Sulawesi.
"Setelah dari Surabaya, kita akan lanjutkan ke Ambon. Saya kira jika Ambon bisa maka tentunya kita harapkan bisa juga diterapkan di daerah lain termasuk Sulsel," ujarnya.
Program menggarap pembayaran STNK ini memang menjadi salah satu program baru yang dilakukan pihaknya dalam merealisasikan target pertumbuhan pendapatan pada hingga Rp10 triliun anaik naik dua kali lipat dibandingkan pemasukan 2015 yang mencapai Rp5 triliun.
"Kami tentunya tetap berharap pada pendapatan sebelumnya seperti pengiriman paket dan sebagainya. Namun kita juga siap melakukan kerjasama baru agar target kita untuk nasional itu bisa mencapai Rp10 triliun," ujarnya.
Dari Rp10 triliun target nasional itu, kata dia, hingga tiga bulan ini mulai Januari hingga maret 2016 telah mencapai angka Rp1,3 triliun. Artinya memang masih kurang sekitar Rp1,2 triliun dari sekitar 25 persen pendapatan selama tiga bulan atau Rp2,5 trilun. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO