Suara.com - PT Pos Indonesia saat ini tengah fokus menggarap program pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Ini sebagai upaya semakin meningkatkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Kepala Regional X PT Pos Indonesia, Rahmat Eka Haryanto mengatakan untuk daerah pertama yang tengah dalam proses realisasi program itu fokus dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Untuk daerah pertama soal program ini kita laksanakan di Surabaya. Pengalihan pembayaran pajak kendaraan dari Samsat ke kantor pos memang butuh proses panjang sehingga kita lakukan secara bertahap," jelasnya di Makassar, Jumat (15/4/2016).
Untuk Kota Surabaya memang sudah dalam proses. PT POS Indonesia juga menyasar Kota Ambon sebagai lokasi kedua jika proses di Surabaya telah berjalan.
Sementara untuk Sulawesi atau Sulsel pada khususnya, dirinya mengakui memang belum ada rencana karena masih akan melihat progres dari lokasi yang lebih dulu ditetapkan. Artinya jika sudah diterapkan di daerah itu maka selanjutnya mengalihkan ke daerah lain termasuk Sulsel.
Program ini memang dilakukan secara bertahap. Apalagi proses pengalihan selama ini dari samsat ke Kantor Pos Indonesia, memang tidak mudah. Banyak hal yang akan dilalui dan melibatkan banyak pihak agar bisa terealisasi termasuk prosedurnya juga perlu disesuaikan.
Soal kapan program ini bisa diberlakukan, dirinya mengaku masih akan melihat perkembangan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebab koat Pahlawan itu memang menjadi fokus utama atau yang pertama sebagai daerah percontohan penerapan pembayaran pajak STNK ke pos Indonesia.
Jika bisa dilakukan di Surabaya, kata dia, maka selanjutnya akan dilaksanakan di Ambon Maluku yang menjadi wilayah regional X bersama Sulawesi.
"Setelah dari Surabaya, kita akan lanjutkan ke Ambon. Saya kira jika Ambon bisa maka tentunya kita harapkan bisa juga diterapkan di daerah lain termasuk Sulsel," ujarnya.
Program menggarap pembayaran STNK ini memang menjadi salah satu program baru yang dilakukan pihaknya dalam merealisasikan target pertumbuhan pendapatan pada hingga Rp10 triliun anaik naik dua kali lipat dibandingkan pemasukan 2015 yang mencapai Rp5 triliun.
"Kami tentunya tetap berharap pada pendapatan sebelumnya seperti pengiriman paket dan sebagainya. Namun kita juga siap melakukan kerjasama baru agar target kita untuk nasional itu bisa mencapai Rp10 triliun," ujarnya.
Dari Rp10 triliun target nasional itu, kata dia, hingga tiga bulan ini mulai Januari hingga maret 2016 telah mencapai angka Rp1,3 triliun. Artinya memang masih kurang sekitar Rp1,2 triliun dari sekitar 25 persen pendapatan selama tiga bulan atau Rp2,5 trilun. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba