Suara.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri mengaku, tak mempermasalahkan tudingan yang dinilai mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pasalnya, temuan audit BPK Jakarta berbeda dengan pernyataan Ahok.
Hal ini dilatarbelakangi dengan penilaian pihak ICW yang berdasarkan dokumen dan fakta, tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Kalau kita, sudah biasa dituding dan kami pada prinsip sejauh ini, berdasarkan dokumen dan fakta yang kami miliki, memang belum ditemukan adanya indikasi korupsi, "ujar Febri kepada Suara.com di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Meski begitu, jika KPK telah menulusuri adanya dugaan korupsi pada pembelian lahan RS Sumber Waras, ICW akan ikuti proses yang telah dilakukan KPK dalam mengusut dugaan korupsi lahan tersebut.
"Tapi kalau nanti ada pihak lain, misalnya KPK punya kewenangan luas, punya akses yang cukup besar, kalau ditemukan indikasi korupsi, ya monggo kami ikut," ucapnya.
Pihak ICW menegaskan, hanya mengikuti berdasarkan dokumen dan fakta yang dimiliki. "Itu yang kami kaji dan telaah. Hingga kini juga belum ditemukan adanya indikasi korupsi," pungkas Febri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu