Suara.com - Waki Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap Fahri Hamzah tidak membuat gaduh internal Partai Demokrat. Fahri dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Fahri juga dikabarkan akan masuk Demokrat.
Sementara sebelumnya Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang tidak setuju Fahri Hamzah menjadi kader partai berlambang bintang Mercy ini.
"Kita tidak berharap ada masalah di lingkungan Demokrat. Demokrat kawan kita juga. Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) juga kawan kita juga, dan kami menghormati, kami berharap masalah Fahri tidak membuat mereka jadi gaduh," kata Hidayat di DPR, Senin (25/4/2016).
Hidayat pun berharap Fahri bisa diterima dengan baik serta bisa diberikan pencerahan mengenai aturan partai, di mana seluruh kader harus mengikuti keputusan pimpinan partai.
"Sama seperti ketika Partai Demokrat bersikap tentang pembahasan revisi UU KPK, semula kan semuanya mendukung, kemudian saat pak SBY bilang menolak, maka semuanya mengikuti apa yang disarankan Pak SBY," kata Hidayat.
"Itulah berpolitik, ada aturannya," tambah Wakil Ketua MPR ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu