Suara.com - Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menolak disebut tidak mau menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR yang rencananya diselenggarakan hari ini. Rapat sejatinya untuk membahas kasus dugaan penyimpangan anggaran untuk pembelian tanah yang dipakai buat membangun Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kamu sudah lihat suratnya? Itu bukan surat. Saya kasih tahu, saya belum pernah diundang oleh Komisi III, yang ada hanyalah SMS dari sekretaris Komisi III," kata Ruki di DPR, Selasa (26/4/2016).
Ruki sendiri datang ke DPR untuk hal lain yaitu mengurus soal perbankan di salah satu kantor cabang pembantu di DPR.
"SMS itu berisi, bahwa DPR akan mengundang, mau mengundang, akan mengundang. Kalau bersedia, suratnya akan dikirim. Suratnya belum pernah dikirim, saya katakan saya nggak mau datang. Bukan membatalkan, saya belum diundang," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan Ruki menolak menghadiri rapat.
"Hari ini seharusnya agenda komisi III RDPU dengan Ruki dkk. terkait kasus Sumber Waras. Namun Ruki menolak hadir di Komisi III," kata Bambang.
Bambang mengatakan Komisi III akan mengundang mereka lagi usai masa reses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib dewan dan UU MD3.
"Ini untuk menggali keterangan yang bersangkutan tentang mengapa KPK ketika itu sampai meminta BPK lakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu, sangat penting bagi dewan dan masyarakat terkait kasus Sumber Waras. Seingat kami, permintaan audit investigasi kepada BPK selaku auditor negara itu paling tidak ada bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (mark up). Dan bukan soal ada atau tidak adanya niat jahat," kata dia.
Tag
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu