Suara.com - Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Nurdin Chalid menyayangkan adanya pembahasan mengenai iuran calon ketua umum Partai Golkar yang akan mengikuti musyawarah nasional luar biasa di Bali.
"Iuran aja kok jadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu bahan yang dibahas Golkar kedepan dan bangsa," ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Kamis (28/4/2016)
Nurdin mengatakan Partai Golkar harus tetap memprioritaskan pembahasan menyangkut kepentingan bangsa. Kepentingan untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk sejahtera pada 2045, selain itu menyangkut amandemen Undang-Undang 1945.
"Banyak substansi yang bersentuhan dengan kepentingan bangsa dan negara, seperti bagaimana Indonesia kedepan mewujudkan kesejahteraan negara di 2045, itu jauh lebih penting. Lalu menyangkut kesejahteraan harkat dan martabat bangsa ini dan amandemen batang tubuh UU 1945 banyak yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila, kan mestinya ke situ," kata dia.
Terkait iuran, kata dia, sebenarnya sudah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.
"Iuran itu dan sumbangan diatur oleh AD/ART, jadi kalau orang orang berpendapat itu nggak ada di sana, itu dia nggak ngerti anggaran dasar. Di AD/ART tentu ada ketentuan soal sumbangan soal iuran," kata Nurdin.
Lebih lanjut, Nurdin menuturkan dalam rapat pleno tidak hanya fokus terkait iuran dan sumbangan untuk penyelenggaraan munaslub Mei mendatang, tetapi membahas persiapan lainnya seperti jadwal munaslub.
"Nanti akan dibahas (soal iuran) dalam rapat ini, jadi itu juga bukan trending topic," kata dia.
Munaslub Partai Golkar rencananya diselenggarakan pada 23 Mei hingga 26 Mei 2016 di Bali.
Untuk persiapan munaslub, siang ini, DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno di aula DPP Golkar.
Saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Ketua OC Munaslub Zainuddin Amali, Bendahara OC Munaslub Tantowi Yahya, Ketua SC Nurdin Chalid, dan Fadel Muhammad sudah di lokasi.
Panitia Steering Committee Munaslub Partai Golkar beberapa waktu lalu merekomendasikan agar tiap calon ketua umum membayar biaya iuran untuk penyelenggaraan munaslub. Iurannya sebesar Rp5 miliar sampai 10 miliar.
Terkait rekomendasi itu, Ketua Umum Panitia Munaslub Partai Golkar Theo L. Sambuaga menekankan nilai iuran belum difinalkan. Rekomendasi iuran akan dirumuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Gugur Gunung Tandang Gawe, Saat Wayang Bicara Soal Kriminalisasi dan Ketimpangan Sosial
-
Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni, PSI Sebut Antusiasme Warga Tinggi
-
Buntut Aksi Anarkis Viral di Tol JORR, Sopir Taksi Online Diciduk Polisi di Ciputat
-
Skandal WO Marwah: 58 Calon Pengantin Tertipu, Total Kerugian Tembus Rp2,6 Miliar
-
Tak Perlu Tunggu 32 Tahun, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Rezim Sekarang Lebih Cepat Digoyang
-
Gagal 'Pelaminan', Pasutri Pemilik WO Marwah Kini Berakhir di Sel Tahanan
-
Prabowo Diminta 'Pensiun' Keliling Dunia, Saatnya Oper Misi Diplomatik ke Menlu Sugiono
-
Dinasti Politik Tak Lagi Vulgar Ala Orba, Kini Lebih Licin dan 'Main Cantik'
-
Pakar Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Kabulkan Gugatan LCC Empat Pilar MPR, Jadi Terapi Kejut
-
KPK Didesak Segera Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Terkait Kasus Suap Blueray Cargo