Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (Suara.com/Agung Sandy Lesmana)
Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemerintah akan netral dalam Munaslub Partai berlambang beringin ini.
Hal ini sekaligus membantah adanya kabar dukungan pemerintah terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar yang akan dipilih lewat Munaslub di Bali, pekan ini.
"Itu isu yang saya kecewakan, kenapa isu harus keluar dari kader. Pemerintah harus netral, dukungan pemerintah saya pikir tidak. Pak Jokowi bukan Pak Harto, artinya bagi beliau Golkar kan pada Januari lalu sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah, itu clear," kata Yorrys di Kantor Kemeterian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016).
Meski demikian, Panitia Munaslub kerap menemui dua politisi Senior Golkar yang duduk di pemerintahan, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla damn Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, pertemuan dengan Luhut dengan Panitia Munaslub Golkar merupakan hal yang biasa. Karena, sambungnya, Luhut merupakan senior Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Partai berlambang beringin itu. Sehingga, masukan dari Luhut masih diperlukan untuk partai ini. Selain Luhut, Yorrys mengatakan, Panitia Munaslub juga sering meminta masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami selalu komunikasi dengan dua tokoh Golkar di eksekutif, Pak JK dan Pak Luhut. Tim selalu komunikasi dengan tokoh ini. Saya pikir sah-sah saja. Kita minta pandangan, dan masukannya," tutur Yorrys yang pada kedatangan kali ini dittemani Ketua Panitia Penyelenggara Zainuddin Amali.
Sebelumnya, Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa sudah ada sinyal dari Istana melalui salah satu menteri yang menyebutkan mendukung pencalonan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.
Suara.com - "Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
Menurut Doli, omongan tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya. Klarifikasi dari menteri itu bisa menjadikan seorang calon ketum mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan yang lain.
Komentar
Berita Terkait
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
-
Profil Hasan Nasbi: Kepala PCO yang Kursinya Ditempati Angga Raka Prabowo
-
Profil Indri Wulandari, Istri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo
-
Rangkap Jabatan, Ini Sosok Angga Raka Prabowo yang Jadi Kepala BKP
-
Beda Rekam Jejak Hasan Nasbi Vs Angga Raka Prabowo yang Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu