Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (Suara.com/Agung Sandy Lesmana)
Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemerintah akan netral dalam Munaslub Partai berlambang beringin ini.
Hal ini sekaligus membantah adanya kabar dukungan pemerintah terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar yang akan dipilih lewat Munaslub di Bali, pekan ini.
"Itu isu yang saya kecewakan, kenapa isu harus keluar dari kader. Pemerintah harus netral, dukungan pemerintah saya pikir tidak. Pak Jokowi bukan Pak Harto, artinya bagi beliau Golkar kan pada Januari lalu sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah, itu clear," kata Yorrys di Kantor Kemeterian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016).
Meski demikian, Panitia Munaslub kerap menemui dua politisi Senior Golkar yang duduk di pemerintahan, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla damn Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, pertemuan dengan Luhut dengan Panitia Munaslub Golkar merupakan hal yang biasa. Karena, sambungnya, Luhut merupakan senior Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Partai berlambang beringin itu. Sehingga, masukan dari Luhut masih diperlukan untuk partai ini. Selain Luhut, Yorrys mengatakan, Panitia Munaslub juga sering meminta masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami selalu komunikasi dengan dua tokoh Golkar di eksekutif, Pak JK dan Pak Luhut. Tim selalu komunikasi dengan tokoh ini. Saya pikir sah-sah saja. Kita minta pandangan, dan masukannya," tutur Yorrys yang pada kedatangan kali ini dittemani Ketua Panitia Penyelenggara Zainuddin Amali.
Sebelumnya, Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa sudah ada sinyal dari Istana melalui salah satu menteri yang menyebutkan mendukung pencalonan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.
Suara.com - "Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
Menurut Doli, omongan tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya. Klarifikasi dari menteri itu bisa menjadikan seorang calon ketum mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan yang lain.
Komentar
Berita Terkait
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Hak yang Dinamai Bantuan: Cara Halus Menghapus Tanggung Jawab Negara
-
Prabowo Sindir Orang Pintar Jadi Pengkritik, Rocky Gerung: Berarti Pemerintah Kumpulan Orang Bodoh?
-
Raja Ampat Dijaga dari Wisatawan, Eksploitasi Masih Mengintai
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025