Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (Suara.com/Agung Sandy Lesmana)
Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemerintah akan netral dalam Munaslub Partai berlambang beringin ini.
Hal ini sekaligus membantah adanya kabar dukungan pemerintah terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar yang akan dipilih lewat Munaslub di Bali, pekan ini.
"Itu isu yang saya kecewakan, kenapa isu harus keluar dari kader. Pemerintah harus netral, dukungan pemerintah saya pikir tidak. Pak Jokowi bukan Pak Harto, artinya bagi beliau Golkar kan pada Januari lalu sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah, itu clear," kata Yorrys di Kantor Kemeterian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016).
Meski demikian, Panitia Munaslub kerap menemui dua politisi Senior Golkar yang duduk di pemerintahan, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla damn Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, pertemuan dengan Luhut dengan Panitia Munaslub Golkar merupakan hal yang biasa. Karena, sambungnya, Luhut merupakan senior Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Partai berlambang beringin itu. Sehingga, masukan dari Luhut masih diperlukan untuk partai ini. Selain Luhut, Yorrys mengatakan, Panitia Munaslub juga sering meminta masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami selalu komunikasi dengan dua tokoh Golkar di eksekutif, Pak JK dan Pak Luhut. Tim selalu komunikasi dengan tokoh ini. Saya pikir sah-sah saja. Kita minta pandangan, dan masukannya," tutur Yorrys yang pada kedatangan kali ini dittemani Ketua Panitia Penyelenggara Zainuddin Amali.
Sebelumnya, Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa sudah ada sinyal dari Istana melalui salah satu menteri yang menyebutkan mendukung pencalonan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.
Suara.com - "Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
Menurut Doli, omongan tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya. Klarifikasi dari menteri itu bisa menjadikan seorang calon ketum mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan yang lain.
Komentar
Berita Terkait
-
PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan
-
Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar
-
Pemerintah Lebaran Tanggal Berapa? Ini Link Pantau Hasil Sidang Isbat Idulfitri 2026
-
Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
-
Kapan Takbiran 2026? Ini Informasi Muhammadiyah dan Pemerintah
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba