Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai. (Suara.com/Agung Sandy Lesmana)
Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemerintah akan netral dalam Munaslub Partai berlambang beringin ini.
Hal ini sekaligus membantah adanya kabar dukungan pemerintah terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar yang akan dipilih lewat Munaslub di Bali, pekan ini.
"Itu isu yang saya kecewakan, kenapa isu harus keluar dari kader. Pemerintah harus netral, dukungan pemerintah saya pikir tidak. Pak Jokowi bukan Pak Harto, artinya bagi beliau Golkar kan pada Januari lalu sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah, itu clear," kata Yorrys di Kantor Kemeterian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (9/5/2016).
Meski demikian, Panitia Munaslub kerap menemui dua politisi Senior Golkar yang duduk di pemerintahan, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla damn Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, pertemuan dengan Luhut dengan Panitia Munaslub Golkar merupakan hal yang biasa. Karena, sambungnya, Luhut merupakan senior Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Partai berlambang beringin itu. Sehingga, masukan dari Luhut masih diperlukan untuk partai ini. Selain Luhut, Yorrys mengatakan, Panitia Munaslub juga sering meminta masukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami selalu komunikasi dengan dua tokoh Golkar di eksekutif, Pak JK dan Pak Luhut. Tim selalu komunikasi dengan tokoh ini. Saya pikir sah-sah saja. Kita minta pandangan, dan masukannya," tutur Yorrys yang pada kedatangan kali ini dittemani Ketua Panitia Penyelenggara Zainuddin Amali.
Sebelumnya, Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa sudah ada sinyal dari Istana melalui salah satu menteri yang menyebutkan mendukung pencalonan Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.
Suara.com - "Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," jelasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
Menurut Doli, omongan tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya. Klarifikasi dari menteri itu bisa menjadikan seorang calon ketum mempunyai posisi tawar yang tinggi dibandingkan yang lain.
Komentar
Berita Terkait
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Bukan Danantara, Ekonom Sebut Pemerintah Siap-siap Talangi Utang Proyek Whoosh
-
Tiba-tiba Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian dan Pemda
-
APBD Dipangkas, Dedi Mulyadi Sebut ASN Jabar Bakal Puasa Tahun Depan
-
Sambut Program TKA Kemendikdasmen, Begini Kesiapan Pemerintah Daerah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting