Suara.com - Empat DPD II dari Sulawesi Tenggara (Sulteng) dicabut hak pilihnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Mereka adalah, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah dan Konawe.
Selain empat DPD II itu, dua organisasi Golkar, yaitu Soksi dan Kosgoro juga kehilangan hak suara. Hal ini dikarekan, dua ormas itu mengalami sengketa dualisme organisasi. Total, ada 554 suara dari 560 total suara.
"Hak kepesertaan empat DPD itu ditiadakan. Keputusan diserahkan ke DPD I dan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya," kata pemimpin sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Nurdin Halid, di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (17/5/2016) dini hari.
Jadi, lanjut dia, total pemilih ada 554 suara yang memiliki hak pilih dalam Munaslub Partai Golkar.
Untuk diketahui, sejak pandangan umum pada Senin (16/5/2016), empat DPD II ini tidak sama dukungannya dengan DPD I Sulawesi Tenggara. DPD I Sulawesi Tenggara menyatakan dukungannya terhadap Setya Novanto. Sementara empat DPD II yang hak pilihnya dicabut, karena memberikan dukungan kepada Ade Komarudin.
Sidang Munaslub Golkar saat ini beragendakan pemilihan Ketua Umum. Pemilihan baru dimulai, Selasa (17/5/2016) sekitar pukul 02.00 WIB dan hingga pukul 04.30 WIB masih berproses dalam pencoblosannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah