Menkopolhukam Luhut memimpin Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara, di Jakarta, Senin (30/5/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa negara dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tragedi 1965. Hal itu disampaikan Luhut dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/5/2016).
"Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965. Sekali lagi saya minta para pelatih (Bela Negara) juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu," kata Luhut.
Luhut menuturkan, terkait isu komunisme negara punya parameter sebagai acuan, yakni TAP MPRS 1966, UU No 27 Tahun 1999 dan TAP MPR 2003 tentang larangan partai komunis dan faham marxisme di Indonesia. Dia mengingatkan para peserta Bela Negara agar tidak terpengaruh isu yang berkembang di publik.
"Menyangkut masalah komunisme, sudah ada parameter yang jadi pegangan kita. Jangan terbawa pembicaraan di luar. Bahwa partai komunis tidak bisa hidup di Indonesia dan organisasi yang tidak berasaskan pancasila pun tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara," ujar dia.
Dia mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai isu komunisme tersebut. Dan Jokowi menyampaikan pandangannya.
"Kemarin Presiden dengan saya bincang-bincang panjang. Presiden menyampaikan statement sederhana, Pak Luhut itu kan pertikaian politik, untung yang menang TNI atau negara, kalau yang menang PKI habis juga kita dibunuh," tutur dia.
Kendati demikian, lanjut Luhut, negara tak bisa memungkiri tuntutan untuk penyelesaian tragedi 65. Namun Luhut tetap bersikukuh tak mau mengakui jumlah korban pembantaian massal mencapai 400.000 jiwa.
"Tapi kita tidak bisa juga ignore atau memungkiri bahwa kita hidup dalam suasana dunia global. Kita harus menunjukkan kepada mereka, bahwa bangsa ini bukan bangsa pembunuh. Kita tidak sepakat bahwa jumlah yang mati tahun 1965 yaitu 400 ribu orang. Bahwa ada korban, iya, tapi jumlahnya jauh di bawah angka itu. Mungkin kita menyesalkan peristiwa tersebut, karena itu sejarah kelam bagi bangsa ini dan mungkin jadi salah satu pertimbangan kita," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Direstrukturisasi
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
Pilihan
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
Terkini
-
OJK Pastikan Reformasi Pasar Modal Tetap Berjalan di Tengah Transisi Kepemimpinan
-
Pembangunan Huntara Terus Dikebut, 4.263 Unit Rampung di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Prabowo Temui Sejumlah Tokoh yang Disebut Oposisi di Kertanegara, Bahas Korupsi hingga Oligarki
-
DLH DKI Pastikan RDF Plant Rorotan Beroperasi Aman, Keluhan Warga Jadi Bahan Evaluasi
-
Wamensos Agus Jabo Tekankan Adaptivitas Siswa Sekolah Rakyat Hadapi Perubahan Zaman
-
Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
-
PDIP Sarankan Beberapa Langkah untuk Respons Merosotnya IHSG dan Mundurnya Pejabat BEI-OJK
-
Kunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
-
Sesuai Arahan Presiden, Gus Ipul Serahkan Santunan Ahli Waris Korban Banjir Deli Serdang