Menkopolhukam Luhut memimpin Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara, di Jakarta, Senin (30/5/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa negara dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tragedi 1965. Hal itu disampaikan Luhut dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/5/2016).
"Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965. Sekali lagi saya minta para pelatih (Bela Negara) juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu," kata Luhut.
Luhut menuturkan, terkait isu komunisme negara punya parameter sebagai acuan, yakni TAP MPRS 1966, UU No 27 Tahun 1999 dan TAP MPR 2003 tentang larangan partai komunis dan faham marxisme di Indonesia. Dia mengingatkan para peserta Bela Negara agar tidak terpengaruh isu yang berkembang di publik.
"Menyangkut masalah komunisme, sudah ada parameter yang jadi pegangan kita. Jangan terbawa pembicaraan di luar. Bahwa partai komunis tidak bisa hidup di Indonesia dan organisasi yang tidak berasaskan pancasila pun tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara," ujar dia.
Dia mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai isu komunisme tersebut. Dan Jokowi menyampaikan pandangannya.
"Kemarin Presiden dengan saya bincang-bincang panjang. Presiden menyampaikan statement sederhana, Pak Luhut itu kan pertikaian politik, untung yang menang TNI atau negara, kalau yang menang PKI habis juga kita dibunuh," tutur dia.
Kendati demikian, lanjut Luhut, negara tak bisa memungkiri tuntutan untuk penyelesaian tragedi 65. Namun Luhut tetap bersikukuh tak mau mengakui jumlah korban pembantaian massal mencapai 400.000 jiwa.
"Tapi kita tidak bisa juga ignore atau memungkiri bahwa kita hidup dalam suasana dunia global. Kita harus menunjukkan kepada mereka, bahwa bangsa ini bukan bangsa pembunuh. Kita tidak sepakat bahwa jumlah yang mati tahun 1965 yaitu 400 ribu orang. Bahwa ada korban, iya, tapi jumlahnya jauh di bawah angka itu. Mungkin kita menyesalkan peristiwa tersebut, karena itu sejarah kelam bagi bangsa ini dan mungkin jadi salah satu pertimbangan kita," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Direstrukturisasi
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
Terkini
-
Kabar Duka dari Tanah Suci: Calon Haji Asal Bengkulu Wafat Usai Beribadah di Masjid Nabawi
-
101 Terduga Perusuh May Day Dipulangkan, Polda Metro Jaya Kini Buru Aktor Intelektual dan Pendana
-
Kedok Pekerja Migran, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Haji Ilegal di Bandara Soetta
-
Irma Suryani Ingatkan DPR Tak Ulangi Kesalahan UU Cipta Kerja dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
-
Iran Kirim Proposal Negosiasi Baru, Trump Malah Siapkan Pasukan Darat di Selat Hormuz
-
Biaya Perang Iran Tembus Rp1600 T, Warga AS Bayar Mahal: Rp8 Juta per Bulan per Rumah
-
Pentagon Dituding Bohong! Biaya Perang AS vs Iran Tembus Rp1.600 Triliun
-
Balas Ancaman Trump, Panglima Militer Tegaskan Jari Tentara Iran Sudah di Pelatuk
-
Geger! Hacker 15 Tahun Bobol Basis Data Nasional, Pemerintah Prancis Kelimpungan
-
Sempat Bikin Geger, Kini Amien Rais Hapus Video Fitnah yang Singgung Prabowo dan Seskab Teddy