Menkopolhukam Luhut memimpin Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara, di Jakarta, Senin (30/5/2016). [Suara.com/Erick Tanjung]
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa negara dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tragedi 1965. Hal itu disampaikan Luhut dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/5/2016).
"Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965. Sekali lagi saya minta para pelatih (Bela Negara) juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu," kata Luhut.
Luhut menuturkan, terkait isu komunisme negara punya parameter sebagai acuan, yakni TAP MPRS 1966, UU No 27 Tahun 1999 dan TAP MPR 2003 tentang larangan partai komunis dan faham marxisme di Indonesia. Dia mengingatkan para peserta Bela Negara agar tidak terpengaruh isu yang berkembang di publik.
"Menyangkut masalah komunisme, sudah ada parameter yang jadi pegangan kita. Jangan terbawa pembicaraan di luar. Bahwa partai komunis tidak bisa hidup di Indonesia dan organisasi yang tidak berasaskan pancasila pun tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara," ujar dia.
Dia mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai isu komunisme tersebut. Dan Jokowi menyampaikan pandangannya.
"Kemarin Presiden dengan saya bincang-bincang panjang. Presiden menyampaikan statement sederhana, Pak Luhut itu kan pertikaian politik, untung yang menang TNI atau negara, kalau yang menang PKI habis juga kita dibunuh," tutur dia.
Kendati demikian, lanjut Luhut, negara tak bisa memungkiri tuntutan untuk penyelesaian tragedi 65. Namun Luhut tetap bersikukuh tak mau mengakui jumlah korban pembantaian massal mencapai 400.000 jiwa.
"Tapi kita tidak bisa juga ignore atau memungkiri bahwa kita hidup dalam suasana dunia global. Kita harus menunjukkan kepada mereka, bahwa bangsa ini bukan bangsa pembunuh. Kita tidak sepakat bahwa jumlah yang mati tahun 1965 yaitu 400 ribu orang. Bahwa ada korban, iya, tapi jumlahnya jauh di bawah angka itu. Mungkin kita menyesalkan peristiwa tersebut, karena itu sejarah kelam bagi bangsa ini dan mungkin jadi salah satu pertimbangan kita," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
Ditanya Soal Peluang Periksa Luhut dalam Kasus Whoosh, Begini Respons KPK
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Direstrukturisasi
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
Terpopuler
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 5 Kejanggalan Video Benjamin Netanyahu Terbaru, PM Israel Beneran Tewas?
Pilihan
-
Volume Kendaraan Masuk-Keluar DIY via Prambanan Seimbang, Arus Lalu Lintas Masih Ramai Lancar
-
Iran Umumkan Kabar Duka! Ali Larijani dan Gholamreza Soleimani Tewas sebagai Martir
-
Trump Ditinggal Tangan Kanan, Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Mundur
-
Waspada Puncak Arus Mudik Besok! 187 Ribu Orang Bakal Padati Bandara Soekarno-Hatta
-
Rudal Iran Hantam Jantung Israel Malam Ini, Saksi Mata: Bumi Bergetar seperti Gempa
Terkini
-
Jangan Sampai Ada Korban Lain, Todung Mulya Lubis Desak Pengusutan Tuntas Kasus Andrie Yunus
-
Volume Kendaraan Masuk-Keluar DIY via Prambanan Seimbang, Arus Lalu Lintas Masih Ramai Lancar
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Kapolri Pastikan Diusut Tuntas hingga Terang
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Wasiat Politik Ali Larijani untuk Negara-negara Arab: Islam Macam Apa Kalian Ini...
-
Suara Lantunan Al-Qur'an Menggema di Gaza Lawan Dentuman Drone dan Rudal Israel
-
Pemprov DKI Jakarta Antar 689 Warga Kepulauan Seribu Pulang Kampung
-
Siapa Joe Kent? Veteran Ranger dan Agen CIA yang Berani Lawan Kebijakan Trump di Perang Iran
-
Sikap Dingin Iran dan Tantangan Berat Prabowo Menjadi Juru Damai di Timur Tengah
-
Mudik Hemat 2026! KAI Daop 1 Obral Diskon Tiket Kereta 30 Persen, Cek Sisa Kursinya