- Pemerintah melalui Menteri Sosial menyiapkan digitalisasi bansos yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan demi akurasi dan transparansi penyaluran.
- Sistem digital baru akan mengandalkan teknologi sepenuhnya untuk menghindari tatap muka dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
- Kemensos mendorong partisipasi publik dalam perbaikan data penerima melalui aplikasi Cek Bansos dan layanan pengaduan lainnya.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem digitalisasi bansos agar penyaluran semakin akurat dan transparan.
Proses pembuatan sistem digitalisasi tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
"Kita sudah mengikuti satu proses digitalisasi Bansos yang dibuat oleh Pak Luhut. Di mana kementerian sosial menjadi salah satu anggotanya," kata Gus Ipul di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, sistem digital tersebut disiapkan untuk memperbaiki proses pendataan dan penyaluran bansos agar lebih akurat dan transparan.
Jika sistem sudah berjalan secara mapan, seluruh proses akan mengandalkan teknologi.
Menurut Gus Ipul, penggunaan teknologi menjadi kunci untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Ia optimistis, sistem digital akan meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan akurasi penerima manfaat.
"Nanti proses pengumpulan data dan penyaluran Bansos itu sepenuhnya akan menggunakan teknologi dengan begitu menghindari orang ketemu orang. Kalau sudah begitu, insya Allah ke depan data dan penyaluran kita akan akurat," ucapnya.
Gus Ipul juga menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap koreksi data di lapangan.
Baca Juga: Tinjau Korban Banjir di Banjar Kalsel, Mensos Janjikan Huntara hingga Jaminan Hidup
Sepanjang tahun ini, Kementerian Sosial telah mengalihkan lebih dari 3 juta penerima bansos kepada masyarakat yang dinilai lebih memenuhi kriteria. Selain itu, lebih dari 11 juta penerima manfaat PBI juga dialihkan kepada pihak yang lebih berhak.
Ia mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam perbaikan data penerima bansos.
Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur usul sanggah dengan melampirkan bukti pendukung.
"Kalau misalnya tidak bisa menggunakan aplikasi, silakan menghubungi Komen Center Kementerian Sosial yang beroperasi 24 jam 0211211. Ini adalah menjadi penting bagi kami untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Sosial juga tengah membangun layanan pengaduan melalui nomor WhatsApp yang saat ini masih dalam proses dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
Gus Ipul menambahkan, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga lebih terbuka dalam proses perbaikan data bansos, seiring dengan penguatan sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan.
Berita Terkait
-
Mensos Pastikan Dapur Umum di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tetap Beroperasi Selama Tanggap Darurat
-
Bansos BSU Cair Januari 2026? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Ini Kata Pemprov DKI soal Usulan Pencabutan Bansos Keluarga Pelaku Tawuran
-
Tinjau Korban Banjir Kalsel, Mensos Pastikan Skema Bantuan Sama Seperti di Sumatra
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional