Suara.com - Ketua simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengatakan penyelenggaraan simposium dilatari kegelisahan anak bangsa atas ancaman terhadap eksistensi Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Simposium akan diselenggarakan di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016).
"Simposium yang akan kami selenggarakan itu berangkat dari keprihatinan bahwa Pancasila itu sudah jauh ditinggakan oleh masyarakat kita terutama generasi muda, selain itu paham seperti komunisme justru marak terjadi kembali. Maka dari itu kami menyelenggarakan simposium nasional ini," ujar Kiki dalam jumpa pers di gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
Kiki mengaku prihatin dengan nilai-nilai Pancasila yang semakin memudar dan bangkitnya bibit-bibit gerakan komunis yang selama ini telah dilarang negara.
Tujuan simposium, kata Kiki, ada lima. Pertama, mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi ancaman hegemoni global yang anti terhadap Pancasila. Kedua, mencegah upaya membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia.
"Tujuan ketiga membangun kesadaran bangsa bahwa PKI telah melakukan pemberontakan berkali-kali terhadap NKRI sejak tahun 1948 di Madiun hingga pemberontakan G/30S/PKI. Keempat menegaskan bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat hidup di NKRI dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM," kata dia.
Kelima, simposium bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghadapi musuh Pancasila, khususnya bahaya laten komunis.
Simposium nasional didukung sekitar 70 organisasi masyarakat. Pembicara berkompeten di bidang kesejarahan, ideologi, agama, dan konstitusi akan hadir selama dua hari. Di antaranya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan.
Dari pemerintah, kata Kiki, akan hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Pemerintah ada dan yang mewakili Pak Ryamizard," katanya.
Acara ini disebut-sebut sebagai simposium tandingan karena diselenggarakan setelah penyelenggaraan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Salah satu tujuan simposium nasional di Aryaduta ialah sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW