Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung menilai rencana penyelenggaraan simposium bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan ideologi di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016) nanti, dilaksanakan oleh kelompok yang selama ini tidak menginginkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1965 terungkap.
"Ini hanya reaksi kelompok Orde Baru yang merasa kebakaran jenggot. Artinya dia tidak ingin pengungkapan kebenaran tragedi 65," ujar Bedjo kepada Suara.com, Senin (30/5/2016).
Ketua simposium tersebut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan sekretarisnya Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin. Acara ini disebut-sebut sebagai simposium tandingan karena diselenggarakan setelah penyelenggaraan simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016).
Menurut Bedjo kelompok yang menyelenggarakan simposium tandingan ketakutan kalau kebenaran sejarah 65 terungkap.
Bedjo mengatakan simposium nasional yang diselenggarakan di Aryaduta merupakan acara yang melibatkan pemerintah dan korban peristiwa 1965. Simposium ini semangatnya untuk mengakhiri permasalahan yang selama ini tak kunjung selesai.
"Jadi menurut saya, ini kelompok Orde Baru kelompok sisa-sisa anak Soeharto ini, yang tidak ingin kebohongannya diungkap. Bahwa yang dilakukan simposium di Hotel Aryaduta itu benar-benar ingin mengungkap kebenaran, ingin membongkar kebohongan lama dan ingin mengakhiri supaya tidak terulang lagi," kata dia.
Bedjo kemudian mengutip pernyataan ketua panitia pengarah simposium nasional di Aryaduta, Agus Widjojo, yang menyebutkan tragedi 1965 harus dilupakan. Namun, menurut Bedjo, tidak hanya sekedar melupakan, kebenaran peristiwa tersebut harus terungkap supaya menjadi pembelajaran sejarah dan pembelajaran bagi pemerintah.
"Boleh kita melupakan dan minta maaf tapi tidak boleh melupakan tragedi yang begitu luar biasa itu. Makanya harus diungkapkan supaya ada pembelajaran. Saya tegaskan tidak benar kalau simposium di Hotel Aryaduta, akan membangkitkan PKI. Yang ada kita ingin mengungkap kebenaran. Mereka hanya memprovokasi," katanya.
Itu sebabnya, Bedjo menyayangkan rencana penyelenggaraan simposium tandingan yang diinisiasi oleh sejumlah purnawirawan dan organisasi massa.
"Saya menyayangkan simposium itu, berarti dia itu tidak mau menerima kenyataan yang ada. Mereka justru ingin melanggengkan hal-hal kebohongan. Kita kecam, bahwa itu tidak baik," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- 5 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung Paling Murah, Kualitas Awet dan Hemat Listrik
Pilihan
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
Terkini
-
Hujan Lebat Disertai Angin di DIY: 4 Orang Terluka Akibat Atap Ambrol dan Belasan Pohon Tumbang
-
Sentil Banyak Lulusan S3 Jadi Driver Ojol, Rocky Gerung: Negara Dikuasai 'Dealer' Bukan 'Leader'!
-
Kapolri Tegaskan Dukung Penuh Kesejahteraan Buruh: Ini Janji Listyo Sigit untuk Kaum Pekerja!
-
Geger! Trump Disebut Siap Dukung Serangan Militer Israel ke Iran Jika Negosiasi Gagal
-
Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSEN
-
IHR: Ndarboy Terkejut! IHR Jateng Derby 2026 Diserbu 37.000 Penonton
-
Buron Internasional! Dua Mantan Petinggi PT Pelita Cengkareng Paper Masuk Red Notice Interpol
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara