Suara.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan seorang kepala daerah harus konsisten jika menghadapi isu toleransi di daerahnya. Jangan sampai kepala daerah suburkan intoleransi.
"Konsistensi pemimpin suatu daerah menjadi hal yang krusial saat dihadapkan dengan isu toleransi. Hal ini menjadi perhatian kami di Purwakarta," katanya di Purwakarta, Kamis (16/6/2016).
Sikap yang konsisten dalam memandang isu toleransi ialah dengan berpegang teguh pada konsitusi yang telah ditetapkan. Kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dijamin negara. Hal tersebut yang mendasari semua tindakan untuk saling menghormati.
Lanjut Dedi, seorang kepala daerah tidak bisa mendasari kebijakannya terkait kasus intoleransi atas dasar kepentingan mayoritas.
"Jangan karena tindakan intoleran ini dilakukan oleh konstituen yang banyak dan dianggap populis, kepala daerah jadi menerima tindakan intoleran itu," kata Dedi.
Ia menganggap kalau kebijakan-kebijakan yang bernuansa melanggengkan tindakan intoleransi merupakan produk politik dalam rangka meraup popularitas di mata publik semata. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo