Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman, Luhut Binsar Panjaitan di Kantornya, Senin (20/6/2016). Usai pertemuan sekitar satu jam, Novanto enggan menjelaskan secara rinci.
"Membahas situasi dan keadaan yang akan dihadapi," kata Novanto kepada wartawan.
Dia mengaku, salah satu yang mereka bahas adalah Rancangan Undang Undang Tax Amnesty. Novanto mengatakan, Pemerintah dan DPR masih berkoordinasi agar Tax Amnesty segera disahkan menjadi undang-undang.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, karena Tax Amnesty ini perlu kita dukung sepenuhnya. Kita harapkan tidak terlalu lama, sekitar 1-2 hari bisa menjadi keputusan panja dan di paripurna," ujar dia.
Namun Luhut sendiri yang ditanya mengenai pertemuannya dengan Novanto juga enggan menjelaskan.
"Ya tadi bicara macam-macam," tutur dia.
Berita Terkait
-
Tito Bantah Ditunjuk Jadi Calon Kapolri Karena Dekat dengan Luhut
-
Tim Bentukan Luhut Ditolak Perempuan Papua Pembela HAM
-
Novanto: Sejak Jadi Anak Buah Saya Dulu, Kerja Ahok Sangat Baik
-
Dapat Pujian Selangit Setnov, Ahok: Belanda Masih Jauh, Tenang
-
Usai Lebaran Golkar Bersikap, Novanto: Pak Ahok yang Terbaik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu