Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah memberikan klarifikasi atas sikap PDI Perjuangan terhadap pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Klarifikasi ini sekaligus menjawab sikap PDI Perjuangan yang sebelumnya mendukung Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri sejak jaman pengangkatan Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
"Sedikit klarifikasi, banyak pertanyaan dari Media tentang posisi politik PDI Perjuangan terkait pencalonan Pak Tito," kata Basarah dalam rapat fit and proper test Tito menjadi Kapolri, Kamis (23/6/2016).
"Banyak anggapan bahwa PDI Perjuangan bersifat personal, dalam pengertian, dukungan yang diberikan ke Komjen Budi Gunawan terkait masalah private. Berpolitik adalah perjuangan nilai. Dalam berpolitik, kami ingin memperjuangkan nilai. Dan, kami bagian penting yang ikut melahirkan institusi Polri yang profesional dan civilised," kata Basarah memberikan alasan dukungan PDI Perjuangan kepada Budi Gunawan saat diusung menjadi Kapolri.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menambahkan, yang terpenting saat mengusung calon Kapolri adalah tujuan untuk membangun institusi Polri yang profesional, mandiri dan civilised. Karenanya, mengusung calon Kapolri yang dipilih Presiden adalah salah satu sikap dalam bernegara.
"Sehingga, pencalonan Kapolri, Panglima TNI, jangan ditolak. Voting pun kami tidak mau. Keputusan negara di atas segala-galanya. Tidak mungkin PDI Perjuangan menolak calon Kapolri yang diusulkan Presiden. Dari jaman SBY saja kami terima, apalagi Jokowi yang merupakan kader. Sikap PDI Perjuangan ini final," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu