Suara.com - Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Sikap tegas itu dilakukan sampai ada jaminan dari Pemerintah Filipina terhadap keamanan kapal kapal yang mengangkut baru bara dari Indonesia.
"Pemerintah Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batu bara akan terus dijalankan sampai ada jaminan keamanan dari Pemerintah Filipina," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Dia menjelaskan, rata rata kebutuhan batu bara guna energi listrik untuk wilayah Filipina dipasok dari Indonesia. Artinya Filipina sangat bergantung pada Indonesia untuk pasokan energi, sehingga jika pasokan batu bara terhambat, maka wilayah Filipina terancam krisis energi.
"Seperti diketahui ada 90 persen lebih kebutuhan batu bara di wilayah Filipina Selatan tergantung dari ekspor Indonesia. Karena itu, moratorium kami lanjutkan sampai Pemerintah Filipina menjamin keamanan perdagangan batu bara dari Indonesia dan Filipina," ujar dia.
Menurut Retno, moratorium telah berlaku dan berjalan. Kewenangan moratorium itu kewenangan Menteri Perhubungan.
Sementara itu, lanjut Retno pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Manila, Filipina untuk upaya pembebasan para sandera. Begitu juga dengan Pemerintah Filipina, Indonesia terus jalin komunikasi secara intensif.
"Saya terus komunikasi dengan Manila. Kami buka semua jalur komunikasi yang dapat membantu memperoleh informasi yang kita perlukan saat ini," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, penyanderaan terhadap tujuh ABK WNI dari kapal bendera Indonesia tugboat Charles dan kapal tongkang Robby di laut Sulu Filipina Selatan.
Penyanderaan terjadi di laut Sulu dalam dua tahap pada Senin (20/6), yaitu pertama sekitar pukul 11.30 (waktu setempat) dan sekitar 12.45 (waktu setempat), oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Pada saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK WNI, tujuh disandera dan enam lainnya dibebaskan.
Tag
Berita Terkait
-
Filipina Harus Bereskan Urusan Internal, Biar Indonesia Tak Repot
-
3 Kali Penyanderaan ABK di Filipina, Menlu RI: Tak Bisa Ditolerir
-
Para Jenderal dan Menteri Rapat Pembebasan 7 ABK dari Abu Sayyaf
-
Tujuh ABK yang Disandera Abu Sayyaf Berasal dari 2 Kapal
-
Abu Sayyaf Dilaporkan Menculik 7 ABK Indonesia
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!