Suara.com - Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Sikap tegas itu dilakukan sampai ada jaminan dari Pemerintah Filipina terhadap keamanan kapal kapal yang mengangkut baru bara dari Indonesia.
"Pemerintah Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batu bara akan terus dijalankan sampai ada jaminan keamanan dari Pemerintah Filipina," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Dia menjelaskan, rata rata kebutuhan batu bara guna energi listrik untuk wilayah Filipina dipasok dari Indonesia. Artinya Filipina sangat bergantung pada Indonesia untuk pasokan energi, sehingga jika pasokan batu bara terhambat, maka wilayah Filipina terancam krisis energi.
"Seperti diketahui ada 90 persen lebih kebutuhan batu bara di wilayah Filipina Selatan tergantung dari ekspor Indonesia. Karena itu, moratorium kami lanjutkan sampai Pemerintah Filipina menjamin keamanan perdagangan batu bara dari Indonesia dan Filipina," ujar dia.
Menurut Retno, moratorium telah berlaku dan berjalan. Kewenangan moratorium itu kewenangan Menteri Perhubungan.
Sementara itu, lanjut Retno pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Manila, Filipina untuk upaya pembebasan para sandera. Begitu juga dengan Pemerintah Filipina, Indonesia terus jalin komunikasi secara intensif.
"Saya terus komunikasi dengan Manila. Kami buka semua jalur komunikasi yang dapat membantu memperoleh informasi yang kita perlukan saat ini," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, penyanderaan terhadap tujuh ABK WNI dari kapal bendera Indonesia tugboat Charles dan kapal tongkang Robby di laut Sulu Filipina Selatan.
Penyanderaan terjadi di laut Sulu dalam dua tahap pada Senin (20/6), yaitu pertama sekitar pukul 11.30 (waktu setempat) dan sekitar 12.45 (waktu setempat), oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Pada saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK WNI, tujuh disandera dan enam lainnya dibebaskan.
Tag
Berita Terkait
-
Filipina Harus Bereskan Urusan Internal, Biar Indonesia Tak Repot
-
3 Kali Penyanderaan ABK di Filipina, Menlu RI: Tak Bisa Ditolerir
-
Para Jenderal dan Menteri Rapat Pembebasan 7 ABK dari Abu Sayyaf
-
Tujuh ABK yang Disandera Abu Sayyaf Berasal dari 2 Kapal
-
Abu Sayyaf Dilaporkan Menculik 7 ABK Indonesia
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan