Suara.com - Tiga tahun setelah Perdana Menteri Inggris menggagas strategi untuk mereformasi Eropa dan mewujudkannya dalam bentuk referendum, rakyat Britania Raya, yang terdiri atas Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, pada Kamis (23/6/2016), telah memilih untuk Brexit, atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Dengan demikian, dalam beberapa bulan ke depan, para pemimpin Britania dan Eropa akan mulai bernegosiasi tentang keluarnya Inggris dari blok ekonomi Eropa tersebut.
Brexit akan mempengaruhi perekonomian Britania, kebijakan imigrasi, dan banyak hal lainnya. Namun, butuh waktu bertahun-tahun sampai kondisi negara benar-benar stabil. Berikut ini beberapa perubahan penting yang akan terjadi pada Britania usai kemenangan Brexit:
Proses keluarnya Britania dari keanggotaan Uni Eropa akan memakan waktu minimal dua tahun.
Seperti dilansir dari Vox, proses ini membutuhkan waktu sekurang-kurangnya dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa. Selama kurun waktu tersebut, Britania masih terikat aturan Uni Eropa.
Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa mengatur prosedur keluarnya negara anggota dari Uni Eropa. Pasal tersebut mewajibkan negara anggota memberitahu Uni Eropa soal pemutusan keanggotaannya dan mewajibkan Uni Eropa untuk mencoba bernegosiasi dengan negara yang bersangkutan.
Dalam dua tahun, Uni Eropa dan Britania akan merumuskan sebuah perjanjian baru untuk mengganti perjanjian keanggotaan Uni Eropa. Kedua belah pihak masih harus membahas isu-isu seperti tarif perdagangan, imigrasi, dan berbagai regulasi, dari mobil sampai pertanian.
Skenario terbaiknya, Britania mungkin masih akan diizinkan untuk masuk pasar Eropa seperti saat ini. Contohnya Norwegia. Meski bukan anggota Uni Eropa, namun mematuhi aturan Uni Eropa dengan imbalan diperbolehkan masuk pasar Uni Eropa.
Jika tidak ada perjanjian baru yang tidak disepakati, seperti dikutip dari Reuters, Uni Eropa hanya akan meminta Britania menunggu dua tahun sampai waktunya menyampaikan pemberitahuan bahwa mereka keluar dari Uni Eropa. Sampai kesepakatan itu dibuat dan ditandatangani, Britania masih jadi anggota uni Eropa yang sah, meski tidak akan diikutsertakan dalam diskusi-diskusi terkait keluarnya mereka.
Para petinggi Uni Eropa akan menggelar pertemuan
Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk akan mengepalai sebuah pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa pekan depan. Pertemuan tidak akan mengikutsertakan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Tusk sudah berbicara dengan 27 anggota Uni Eropa lainnya dan menyatakan bahwa mereka berupaya menjaga keutuhan Uni Eropa.
Para menteri luar negeri dari enam negara pendiri Uni Eropa, yakni Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxemburg akan mengadakan pertemuan reguler di Luxemburg siang ini. Mereka akan kembali berkumpul di Berlin, Jerman, hari Sabtu. Pada Senin, Donald Tusk dan Presiden Prancis Francois Hollande, serta Kanselir Jerman Angela Merkel akan bertemu.
Uni Eropa harus bergerak cepat
Uni Eropa harus segera bersiap menutup celah keuangan yang ditinggalkan Britania, negara dengan perekonomian kelima terkuat di Uni Eropa. Britania memberikan kontribusi sebesar 7 miliar Euro terhadap anggaran tahunan Uni Eropa yang mencapai 145 miliar Euro.
Uni Eropa juga akan mengklarifikasi secepat mungkin status dari perusahaan-perusahaan atau perseorangan yang saat ini masih memanfaatkan hak-hak dagang Uni Eropa, beroperasi, dan tinggal, baik di Britania maupun Uni Eropa.
Uni Eropa harus segera menunjukkan eksistensi mereka sebagai blok yang kuat menyusul keluarnya Britania.
Sejumlah negara lain punya peluang gantikan posisi yang dipegang Britania
Britania akan segera meletakkan posisinya sebagai presiden dewan kementerian Uni Eropa dengan periode jabatan enam bulan pada bulan Juli tahun depan. Tempat Britania sebagai presiden dewan kementerian Uni Eropa dapat digantikan oleh Estonia, Malta, atau Kroasia.
Ancaman disintegrasi
Pada dasarnya, tidak ada perubahan yang terjadi dalam waktu dekat. Rakyat Britania masih menjadi rakyat Uni Eropa dan aktivitas usaha masih akan berjalan seperti biasa.
Namun, pada praktiknya, banyak para pedagang, investor, dan pemangku kebijakan yang akan mengantisipasi keluarnya Britania dari Uni Eropa. Britania juga terancam terpecah belah apabila Skotlandia, yang mendukung tetap dalam Uni Eropa kembali ingin memerdekakan diri dan bergabung dengan Uni Eropa sebagai negara yang berdaulat. (Reuters/Telegraph/Vox)
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Sentil Upaya Pembungkaman, Hasto: Jangan Takut Suarakan Kebenaran Demi Kemanusiaan
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!