Suara.com - Menanggapi penyanderaan Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok bersejata di bawah pimpinan Abu Sayaf, wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan penyanderaan warga Indonesia terjadi lagi. Seharusnya pemerintah belajar dari kejadian pertama dan melakukan antisipasi.
"Harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. kan sudah 2 kali kejadian. Harusnya ada travel warning, harusnya Indonesia tak boleh ke perairan itu. Harusnya tak boleh masuk ke lubang yang sama, kan sudah 2 kali," kata Fadli usai menghadiri acara santunan anak yatim, di Masjid Baiturahman, komplek DPR Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Fadli mengimbau agar pemerintah memberi imbauan agar pelaut Indonesia hati-hati di perairan yang sama. Katanya, kalau bisa sementara waktu perairan tersebut dihindari, agar kejadian penculikan seperti yang terjadi sebelumnya tidak terulang.
"Harusnya sebagai pencegahan juga harus ada travel warning. Kemudian ada aparatur kita penjaga keamanan laut kita di daerah yang rawan konflik. Mungkin pemerintah bisa menempatkan penjaga,"
"Jadi kalau ada kapal kapal kita mau minta daerah itu dicegah, tidak masuk perairan yang berbahaya, masuk ke kelompok yang dikuasai Abu Sayyaf," Fadli menambahkan.
Diketahui, 7 WNI yang menjadi korban penyanderaan adalah Anak Buah Kapal (ABK) bendera Indonesia tugboat Charles dan kapal tongkang Robby di laut Sulu Filipina Selatan.
Namun demiakian, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum bisa memastikan apakah kelompok bersenjata itu masih jaringan Abu Sayyaf yang pernah menyandera WNI sebelumnya atau bukan.
Berdasarkan keterangan Menlu, penyanderaan terjadi di laut Sulu dalam dua tahap pada tanggal 20 Juni 2016, yaitu pertama sekitar pukul 11.30 waktu setempat, dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda. Pada saat terjadi penyanderaan. Kapal membawa 13 orang ABK WNI, tujuh disandera dan enam lainnya dibebaskan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO