Suara.com - Presiden Joko Widodo mengajak semua menteri Kabinet Kerja dan pejabat eselon satu untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6/2016). Ini merupakan peristiwa pertama di Indonesia, dimana seluruh pemimpin teras kementerian dan lembaga negara, dikumpulkan Kepala Negara dan serentak membayar zakat melalui lembaga resmi negara.
Saat ini, sebagian kementerian telah melaksanakan kewajiban zakat sesuai lnpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, pembayaran zakat tersebut langsung dipotong dari tiap menerima gaji bulanan (zakat payroll system).
Acara tersebut sudah dimulai oleh Presiden Jokowi di Istana Negara dua hari lalu, Selasa (28/6/2016).
Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan Presiden Jokowi ingin membuat tradisi baru.
"Mudah-mudahan pembayaran zakat pejabat dengan cara seperti ini bisa dilakukan setiap tahun," kata Bambang.
Menurut dia acara ini istimewa. Sebab dapat menjadi syiar bagi umat muslim seluruh Indonesia menunaikan zakat dengan meneladani para pemimpin pemerintahan.
Bambang berharap Jokowi dapat mencanangkan gerakan kebangkitan zakat yang digalang Baznas se-Indonesia untuk menggerakkan hati masyarakat menegakkan syanat zakat, yaitu menjadi manusia yang produktif, menerapkan sistem ekonomi etis.
Bambang mengatakan pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi negara karena besarnya dana yang terkumpul akan signifikan membantu perekonomian Indonesia.
Sebab potensi zakat umat muslim Indonesia pada tahun 2011 saja sudah mencapai Rp217 Triliun. Namun kesadaran masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Selama tahun 2015, tercatat penghimpunan zakat secara nasional sebesar Rp3,6 Triliun, sedangkan penyaluran cukup efektif yakni sebesar Rp2,2 Triliun.
Bambang berharap kampanye kebangkitan zakat yang digaungkan oleh Baznas se-Indonesia dapat memacu peningkatan penghimpunan zakat maupun infak sedekah secara nasional. Baznas kini melengkapi layanan pembayaran zakat secara digital, salah satunya melalui portal kitabisa.com. Masyarakat dapat menunaikan zakatnya dengan mudah seperti berbelanja online, tanpa repot pergi ke gerai ataupun ATM.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO