Suara.com - Presiden Joko Widodo mengajak semua menteri Kabinet Kerja dan pejabat eselon satu untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6/2016). Ini merupakan peristiwa pertama di Indonesia, dimana seluruh pemimpin teras kementerian dan lembaga negara, dikumpulkan Kepala Negara dan serentak membayar zakat melalui lembaga resmi negara.
Saat ini, sebagian kementerian telah melaksanakan kewajiban zakat sesuai lnpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, pembayaran zakat tersebut langsung dipotong dari tiap menerima gaji bulanan (zakat payroll system).
Acara tersebut sudah dimulai oleh Presiden Jokowi di Istana Negara dua hari lalu, Selasa (28/6/2016).
Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan Presiden Jokowi ingin membuat tradisi baru.
"Mudah-mudahan pembayaran zakat pejabat dengan cara seperti ini bisa dilakukan setiap tahun," kata Bambang.
Menurut dia acara ini istimewa. Sebab dapat menjadi syiar bagi umat muslim seluruh Indonesia menunaikan zakat dengan meneladani para pemimpin pemerintahan.
Bambang berharap Jokowi dapat mencanangkan gerakan kebangkitan zakat yang digalang Baznas se-Indonesia untuk menggerakkan hati masyarakat menegakkan syanat zakat, yaitu menjadi manusia yang produktif, menerapkan sistem ekonomi etis.
Bambang mengatakan pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi negara karena besarnya dana yang terkumpul akan signifikan membantu perekonomian Indonesia.
Sebab potensi zakat umat muslim Indonesia pada tahun 2011 saja sudah mencapai Rp217 Triliun. Namun kesadaran masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Selama tahun 2015, tercatat penghimpunan zakat secara nasional sebesar Rp3,6 Triliun, sedangkan penyaluran cukup efektif yakni sebesar Rp2,2 Triliun.
Bambang berharap kampanye kebangkitan zakat yang digaungkan oleh Baznas se-Indonesia dapat memacu peningkatan penghimpunan zakat maupun infak sedekah secara nasional. Baznas kini melengkapi layanan pembayaran zakat secara digital, salah satunya melalui portal kitabisa.com. Masyarakat dapat menunaikan zakatnya dengan mudah seperti berbelanja online, tanpa repot pergi ke gerai ataupun ATM.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!