Politisi Partai Golkar, M. Misbakhun berpendapat bahwa terorisme bukan semata persoalan gangguan keamanan dan ketertiban umum, namun juga persoalan gangguan keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu, keterlibatan seluruh unsur kekuatan negara untuk mengatasi masalah terorisme termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88, unit penanggulangan terorisme Kepolisian Republik Indonesia sudah sangat baik. Mereka bisa mendeteksi jaringan terorisme di Indonesia dan kaitannya dengan jaringan sel-sel terorisme internasional dengan berbagai kepentingannya,” kata Misbakhun di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/7/2016).
Misbakhun menegaskan, makin meluasnya jaringan terorisme internasional dan jaringan mereka yang sudah melewati batas negara membutuhkan sebuah upaya yang sungguh-sungguh, serius dan lebih nyata mengenai penanggulangan terorisme mulai dari preemptive action sampai kepada operasi pemberantasan terorisme. Pada upaya tersebut, lanjutnya peran TNI sangat diperlukan untuk dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme yang sudah makin kuat gangguannya pada keamanan, ketertiban umum dan kedaulatan Negara.
“Dengan kemampuan personil TNI yang terlatih dengan baik. Ada unit khusus yang mempunyai kualifikasi kemampuan tempur yang terlatih secara khusus, maka dilibatkannya TNI dalam penanggulangan terorisme diharapkan akan memperkuat peran negara dalam upaya penanggulanggan ancaman terorisme yang kelihatannya makin nyata mengganggu keamanan, ketertiban umum dan kedaulatan Negara,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, keterlibatan TNI pada operasi pemberantasan terorisme juga akan membangun kepercayaan masyarakat luas bahwa negara memang bersungguh-sungguh dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme yang saat ini dirasakan sebagai ancaman yang paling serius terhadap keamanan, ketertiban umum dan kedaulatan negara.
“TNI yang bersatu padu dengan unsur kekuatan unit Kepolisian seperti Densus 88 akan bukti keseriusan operasi penanggulangan terorisme di Indonesia,” pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO