Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan jabatan Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7). [Antara]
Baca 10 detik
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius yang baru saja dilantik mengaku penanganan kasus terorisme tidak mudah, karena yang dihadapi adalah faham radikal yang tertanam dalam pikiran seorang teroris. Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi perkembangan gerakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) setelah Santoso tewas.
"Sebagaimana juga disampaikan Pak Kapolri, ini adalah masalah ideologi, memang tidak gampang untuk merubahnya. Kami akan mengedepankan konsep deradikalisasi dan juga anti radikalisasi," kata Suhardi kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Dia menjelaskan, deradikalisasi ditujukan untuk orang-orang yang memiliki faham radikal. Sedangkan program anti radikalisasi dicanangkan bagi orang-orang yang berpotensi atau belum tersentuh faham radikal.
"Kami akan maksimalkan konsep deradikalisasi dan anti radikalisasi, dan akan merangkul semua, termasuk LSM, ormas yang punya potensi termasuk pemimpin komunitas agama pun akan dilibatkan untuk itu. Sehingga betul-betul di tanggung jawab nasional kami buatkan. Leading sectornya ada di BNPT," ujar dia.
Selain itu yang selama ini luput dari perhatian adalah keluarga terduga teroris. Suhardi menyatakan akan memberikan perhatian pada keluarga teroris.
"(keluarga teroris) juga termasuk sasaran. Selama ini kan mungkin termarjinalkan," tutur dia.
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya untuk menggalakkan program deradikalisasi.
"Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kapolri, bahwa program deradikalisasi tetap akan kita perkuatkan. Tapi juga bagaiamanapun masalah ideologi, masalah radikal ini tidak mudah untuk mengubah mindsetnya. Oleh sebab itu, konsep persuasif tetap kami laksanakan di samping konsep yang keras untuk masalah penindakan hukum dan sebagainya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO