Menteri Politik, Hukam dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan akan memisahkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk teroris dengan narapidana lainnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyetujuinya.
Namun demikian, Fadli kembali mempertanyakan terkait infrastruknya. Sebab, jika ada pemisahan tahanan berdasarkan kategori kejahatan maka dibutuhkan banyak ruangan Lapas.
"Saya kira gagasan itu bagus, untuk mempermudah pengawasan. Tetapi masalahnya, apakah kita mempunyai infrastrukturnya. Lapas-lapasnya ada nggak? Kalau dipisah gitu kan akan lebih banyak," kata Fadli, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Menurut Fadli, jika wacana tersebut memungkinkan untuk direalisaaikan, dan didukung dengan infrastruktur yag memadai maka sebaiknya segera dilakukan. Katanya, hal ini akan semakin mempermudah pengawasan.
Fadli berpendapat, memang sudah seharusnya pengawasan terhadap narapidana kejahatan terorisme dibedakan dengan narapidana kejahatan lainnya.
"Kalau itu memungkinkan, saya rasa akan lebih bagus dipisahkan. Sehingga pengawasannya tentu lain, tingkat scuriti level untuk mengawasi terorisme tentu akan berbeda dengan narkoba. Akan berbeda dengan pidana pencurian atau pidana biasa," tutur Fadli.
Namun demikian, Fadli lagi-lagi mendasarkan pandangan tersebut pada infrastruktur yang tersedia.
"Jadi menurut saya sangat tergantung pada infrastrukturnya, karena menyangkut pada securiti level. High securiti level atau low securiti, level ini menurut saya tergantung pada infrastruktur," kata Fadli.
Ia menambahkan, menurut informasi, hampir semua lapas yang tersedia sudah mengalami over capacity. Katanya, hal inilah yang harus menjadi fokus terlebih dahulu. Jika over capacity lapas ini bisa teratasi, atau dibangun lapas baru, maka wacana Menkopolhukam tersebut bisa segera direalisasikan.
"Setahu saya, dari keberadaan lapas-lapas yang ada. Hampir sebagian lapas itu sudah over, over loadid. Sudah melebihi dari kapasitas," kata Fadli.
"Ini yang perlu difikirkan. Nah, gagasan tersebut jangan hanya sekedar gagasan saja, tapi liat infrastrukturnya. Dikaji lebih baik. Tapi gagasan itu gagasan bagus," Fadli melanjutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!