Menteri Politik, Hukam dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan akan memisahkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk teroris dengan narapidana lainnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyetujuinya.
Namun demikian, Fadli kembali mempertanyakan terkait infrastruknya. Sebab, jika ada pemisahan tahanan berdasarkan kategori kejahatan maka dibutuhkan banyak ruangan Lapas.
"Saya kira gagasan itu bagus, untuk mempermudah pengawasan. Tetapi masalahnya, apakah kita mempunyai infrastrukturnya. Lapas-lapasnya ada nggak? Kalau dipisah gitu kan akan lebih banyak," kata Fadli, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Menurut Fadli, jika wacana tersebut memungkinkan untuk direalisaaikan, dan didukung dengan infrastruktur yag memadai maka sebaiknya segera dilakukan. Katanya, hal ini akan semakin mempermudah pengawasan.
Fadli berpendapat, memang sudah seharusnya pengawasan terhadap narapidana kejahatan terorisme dibedakan dengan narapidana kejahatan lainnya.
"Kalau itu memungkinkan, saya rasa akan lebih bagus dipisahkan. Sehingga pengawasannya tentu lain, tingkat scuriti level untuk mengawasi terorisme tentu akan berbeda dengan narkoba. Akan berbeda dengan pidana pencurian atau pidana biasa," tutur Fadli.
Namun demikian, Fadli lagi-lagi mendasarkan pandangan tersebut pada infrastruktur yang tersedia.
"Jadi menurut saya sangat tergantung pada infrastrukturnya, karena menyangkut pada securiti level. High securiti level atau low securiti, level ini menurut saya tergantung pada infrastruktur," kata Fadli.
Ia menambahkan, menurut informasi, hampir semua lapas yang tersedia sudah mengalami over capacity. Katanya, hal inilah yang harus menjadi fokus terlebih dahulu. Jika over capacity lapas ini bisa teratasi, atau dibangun lapas baru, maka wacana Menkopolhukam tersebut bisa segera direalisasikan.
"Setahu saya, dari keberadaan lapas-lapas yang ada. Hampir sebagian lapas itu sudah over, over loadid. Sudah melebihi dari kapasitas," kata Fadli.
"Ini yang perlu difikirkan. Nah, gagasan tersebut jangan hanya sekedar gagasan saja, tapi liat infrastrukturnya. Dikaji lebih baik. Tapi gagasan itu gagasan bagus," Fadli melanjutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO