Suara.com - Ratusan kaum buruh yang tergabung dalam konferederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).
Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyatakan bahwa kaum buruh menolak disahkannya undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi Undang-undang.
Selain melakukan unjuk rasa, para buruh ini juga menyerahkan beberapa berkas untuk meminta MK melakukan uji materi kembali atas kebijakan tersebut.
"Ya kami hari ini membawa beberapa berkas untuk mendaftarkan agar UU tax amnesty ini ditinjau kembali dengan melakukan uji materi," kata Presiden KSPI, Said Iqbal di depan gedung MK, Jakarta Pusat.
Ia pun menyatakan dengan tegas bahwa kaum buruh menolak disahkannya UU Tax Amnesty lantaran telah mencederai kaum buruh baik formal maupun non formal.
"Kami semua bayar pajak, saya bayar pajak. Kenapa kami tidak diamnestikan? Harusnya kedudukan masyarakat di mata negara sama. Ini justru hanya memihak satu golongan saja," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG