Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disahkan oleh DPR pada akhir Juni 2016 lalu adalah sebuah kemewahan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang belum melaksakan kewajibannya kepada negara.
Bahkan ia mengibaratkan, tax amnesty ini sebagai pengampunan dosa berjamaah. Karena pajak adalah kewajiban. Karena tidak penuhi kewajibannya, maka terpaksa pemerintah memaafkan, tapi harus membuka semua pajak yang dia tidak bayar. Sehingga dapat masuk ke ekonomi nasional.
"Kalau sesama manusia punya salah pasti akan saling minta maaf. Kalau salah dengan tuhan, yang Islam akan minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi, begitu juga dengan Katolik. Kalau salah dengan negara itu kan bisa dilakukan dengan minta maafnya ya bayar pajak atau sanksi atau bisa dua-duanya," kata JK saat menghadiri sosialisasi Tax Amnesty oleh APINDO di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Meski demikian, ia mengakui tax amnesty tidak bisa dilakukan terus-menerus. Pasalnya, jika dilakukan terus menerus maka sama saja kebijakan ini tidak menghargai keberadaan orang yang jujur.
"Ini kan kemewahan yang tidak bisa dikakukan setiap tahun, nggak menghargai yang jujur. Saya dulu pengusaha, saya tahu dosa-dosa pengusaha. Jadi jangan sia-siakan ini. Karena belum tentu kita tahun depan masih bertemu kembali, tegas JK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
MSCI Tunda Keputusan, Ini Sinyal Bahaya yang Harus Diwaspadai IHSG
-
WSKT Siap Garap Tol Yogyakarta-Bawen Senilai Rp2,1 T, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 1 Jam
-
Pelaku Logistik Kompak Dukung Konsolidasi, Targetkan Ongkos Distribusi Lebih Murah
-
Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing
-
Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?