Suara.com - Dukungan Partai Golkar terhadap Presiden Joko Widodo maju lagi ke bursa pemilihan presiden tahun 2019 semakin bulat. Dukungan tersebut akan dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada tanggal 26-28 Juli 2016 di Jakarta.
Politisi Golkar yang duduk di Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan dukungan partainya sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari Jokowi.
"Tidak ada kompensasi yang ingin kami minta dari dukungan ini," kata Tantowi di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Tetapi, kata Tantowi, Golkar tentu tak menolak apabila nanti Jokowi memberikan kursi di Kabinet Kerja. Golkar, katanya, memiliki segudang kader berpengalaman.
"Tapi jika kader Golkar dipercaya Presiden bantu di Kabinet Kerja, ini tawaran yang tidak akan kami tolak," kata Tantowi.
Partai Golkar resmi mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dukungan tersebut dinyatakan dalam Rapimnas Partai Golkar di Bali. Dukungan ini menandai sikap politik mereka keluar dari Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'