Komisi I Minta Jenderal Terlibat Bisnis Narkoba Freddy Dipecat

Suara.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan informasi hasil percakapan antara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar dan gembong narkoba Freddy Budiman harus diusut tuntas. Freddy mengaku ada pihak BNN, Mabes Polri, bea cukai, serta jendral TNI bintang dua yang bekerjasama dengannya dalam pengedaran narkoba.

"Apabila hasil investigasi, penyelidikan, penyidikan ada aparat TNI yang terlibat, ya harus segera diproses,dan dipecat. ‎Karena ini sesuatu yang memalukan negara. Aparat negara terlibat dalam tindak pidana kriminal yang sudah merugikan negara dalam jumlah besar," kata Charles di DPR, Senin (1/8/2016).

Namun, kata Charles, informasi yang diungkapkan Freddy belum bisa dijadikan alat bukti yang otentik. Informasi tersebut harusnya menjadi bahan penyelidikan aparat penegak.

"Yang pertama, kita harus sepakat dulu yang disampaikan Freddy tentunya belum menjadi alat bukti. Ini adalah suatu informasi yang menjadi bahan penyelidikan. Dari sana, tentunya kami berharap aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan," kata politikus PDI Perjuangan.

Freddy mengaku operasinya aman karena selalu memberikan upeti kepada oknum Polri, BNN, TNI, dan bea cukai.

"Penegak hukum, Polri, BNN, maupun POM TNI menggunakan dasar itu untuk melakukan penyelidikan, mencari barang bukti. Benar atau tidak ada kejadian seperti itu. Karena kalau berdasarkan cerita, saya juga bisa cerita, tapi belum tentu benar. Namun, cerita (Freddy) ini juga tidak bisa dipungkiri atau dibuang begitu saja. Makanya aparat harus profesional dalam melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti itu," kata Charles.