Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan janjinya akan netral meski tidak cuti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok mencalonkan diri dengan dukungan 3 partai.
Ahok pun berjanji tidak akan kampanye saat masuk bekerja. Termasuk memanfaatkan statusnya sebagai gubernur aktif.
"Saya tidak kampanye. Saya beri bantuan ke yayasan nggak? Saya manfaatin RT/RW nggak?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Jika tak netral, lanjut Ahok, dia sudah membagi-bagikan uang kepada yayasan maupun Ketua RT dan RW untuk menggerakkan massa mendukung Ahok agar kembali menjadi Gubernur 2017-2022.
"Kalau saya nggak netral saya kasih-kasih (bantuan atau uang)," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, apabila program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar dianggap sebagai bentuk kampanye, hal ini ditepis oleh Ahok. Pasalnya program tersebut telah ada di masa Gubernur Joko Widodo.
"Kalau KJP itu dari zaman Pak Jokowi sudah ada, di zaman saya tidak boleh tarik tunai. Kalau saya manfaatkan jabatan saya orang orang ini saya kasih-kasih triliunan," ucap Ahok.
Diketahui, agar diperbolehkan tidak cuti saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok telah mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya aturan yang menyatakan kepala daerah harus cuti apabila ingin mengikuti Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat