Suara.com - Komisi III DPR akan mendalami masalah dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar. Komisi III akan menanyakan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly. Menurutnya dwi kewarganegaraan jelas melanggar UU. Bila kasus itu benar terjadi, berarti ada dua UU yang dilanggarnya, yaitu UU Kewarganegaraan dan UU Kementerian Negara.
"Iya pasti nanti kita dalami. Kita akan tanyakan Menkumham yang membawahi Dirjen Imigrasi. Kita tanyakan soal pendataan status WNI yang ada di luar negeri," kata Masinton, Senin (15/8/2016).
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan akan segera melakukan rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah untuk membahas isu dwi kewarganegaraan Archandra. Hasil rapat akan dilimpahkan ke Komisi III DPR untuk ditindaklanjuti.
"Tadi sudah dibicarakan secara informal menyangkut hal ini karena masalah ini cukup mengagetkan. Kebetulan kita akan buka masa sidang tanggal 16 (Agustus). Akan kita rapimkan, kemudian bamus dan kita tugaskan Komisi III," kata Ade.
Menurutnya kesimpangsiuran informasi dapat menimbulkan kegaduhan baru yang membuat kontraproduktif. Apalagi, kalau informasinya menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat.
"Itu tugas Komisi III. Kesimpulannya apa, kita tunggu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik