"Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari tiga bulan," kata Presiden.
Selain itu, informasi mengenai penanganan perkara pada empat lingkungan peradilan di Indonesia kini dapat diakses secara online melalui website masing-masing pengadilan. Presiden juga menyampaikan, sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi sedang dikembangkan.
Apresiasi Presiden atas kinerja lembaga negara lainnya
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi dan membanggakan peningkatan kinerja serta sejumlah terobosan yang dilakukan sejumlah lembaga negara.
Terobosan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu di antaranya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual disebutnya dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah.
"Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel," kata Presiden.
Presiden juga berterima kasih atas partisipasi aktif pihak Dewan Perwakilan Daerah yang mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial.
"Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPD dalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatan Bank Pembangunan Daerah, dan pengembangan koperasi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar semakin dipercaya oleh rakyat.
"Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke 71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila," kata dia.
Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas Boediono, istri Presiden Republik Indonesia keempat Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pimpinan lembaga negara.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO