Menkum Supratman Sebut Revisi UU Pemilu Belum Urgen Dibahas: Masih Bisa Pakai yang Lama

Suara.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi isu mengenai perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah menjadi sorotan.

Ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu langkah dari DPR RI, mengingat RUU tersebut merupakan usul inisiatif legislatif.

Supratman menjelaskan bahwa dalam tradisi pembentukan undang-undang di Indonesia, RUU Pemilu biasanya lahir dari aspirasi partai-partai politik yang ada di parlemen.

“Kalau RUU Pemilu kan usul inisiatif DPR, pemerintah menunggu, sama dengan Undang-Undang Polri. Jadi eh pemerintah karena kan yang berkepentingan di Undang-Undang Pemilu itu sebagian besar itu adalah terkait dengan eh partai politik. Jadi karena itu, selama ini yang namanya undang-undang eh pemilu itu biasanya usul inisiatifnya itu ada di DPR. Dari dulu," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia membedakan posisi inisiatif tersebut dengan Undang-Undang Partai Politik yang lazimnya diusulkan oleh pemerintah.

"Sebaliknya Undang-Undang Partai Politik, ah itu biasanya usulannya pemerintah. Ah karena itu kita tunggu kapan waktunya pemerintah siap untuk membahas, tapi kita tunggu dari DPR," tambahnya.

Terkait desakan waktu pembahasan, Supratman menilai belum ada kondisi mendesak yang mengharuskan revisi tersebut dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menjamin bahwa payung hukum yang ada saat ini masih sangat relevan untuk digunakan pada tahapan-tahapan pemilu mendatang.

"Nggak ada yang urgensi sekarang, kan waktu pemilu masih lama, masih tetap undang-undang pemilu yang ada sekarang, kalau toh sudah masuk tahapan, boleh menggunakan undang-undang yang ada sekarang, ya kan? Jadi tidak ada tidak ada sesuatu yang urgen terkait dengan itu," tegas Supratman.

Baca Juga: Operasi Plastik Digital: Bagaimana AI dan Citra 'Gemoy' Kini Juga Merambah Asia Tenggara