Dalam sesi terakhir gelaran KTT G-20 2016 yang membahas tentang isu-isu lain yang turut mempengaruhi ekonomi dunia, Indonesia menyuarakan pendekatan dalam menangani terorisme yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu faktor penentu ekonomi dunia. Presiden menyebut, serangan teror yang terjadi di berbagai belahan dunia tak dapat dibiarkan begitu saja.
"Belakangan ini saya terus mengamati peningkatan serangan teror yang terjadi di negara anggota G-20: Prancis, Turki, dan Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Presiden pada Senin, (5/9/2016).
Di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden Joko Widodo mempertanyakan apakah penggunaan kekuatan militer cukup ampuh dalam memerangi terorisme. Sebab, menurutnya, cara terbaik untuk menangani terorisme ialah dengan mengedepankan apa yang disebutnya sebagai 'smart approach'.
"Menyeimbangkan baik soft power dan pendekatan hard power," jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa penanganan terhadap terorisme membutuhkan kemampuan untuk menemukan akar permasalahan tersebut. Setidaknya, tiga kesenjangan disebut Presiden sebagai latar belakang sebuah aksi terorisme.
"Kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi," sebutnya.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa penyebaran teror dan ekstremisme dewasa ini sangatlah mengkhawatirkan. Maka itu, Presiden mengajak kerja sama dunia internasional guna menangani kasus-kasus tersebut. Pertukaran informasi intelijen dan menghapuskan sumber pendanaan terorisme merupakan hal yang Presiden anggap butuh koordinasi semua belah pihak.
"Saya ingin menekankan bahwa terorisme tidak ada korelasinya sama sekali dengan agama manapun," tekan Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengangkat isu lainnya yang kini dihadapi dunia internasional, yakni arus pengungsian. Terhadap isu tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara G-20 untuk turun tangan dalam penyediaan bantuan kemanusiaan.
"Pada saat yang sama, kita juga harus merenungkan penyebab dari banyak konflik yang mengakibatkan pengungsian massal. Dalam konteks ini, menyelesaikan akar permasalahan adalah yang paling utama," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO