Partai Demokrat mengatakan, ada perbedaan antaran zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden keenam RI dengan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Presiden ketujuh dalam menunjuk menteri.
"Waktu Pak SBY, ada fit and proper test. Semua persyaratan, kesehatan, ada prosedur dan sistemnya. Lain Presiden, lain gayanya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi wartawan, Jumat (9/9/2016).
Dia pun mengatakan, untuk mencegah kasus dwi-kewarganegaraan Arcandra Tahar, Presiden Jokowi pun disarankan melakukan perbaikan dalam hal proses seleksi calon menteri.
"Namun, itu urusan Presiden terpilih. Sebab, kalau hanya masalah administrasi, terlalu kecil, pengelolaan negara, lebih bagus bisa dipercaya rakyat lah," tuturnya.
Dia pun tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi mengangkat kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM. Urusan menteri, sambungnya, adalah hak prerogatif Presiden. Sehingga, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
"Partai Demokrat juga tak akan intervensi. Tapi kita lihat nanti. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang, berbahaya bagi Presiden," kata anggota Komisi I DPR ini.
Diketahui, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari jabatan Menteri ESDM lantaran dianggap memiliki dwi-kewarganegaraan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.
Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut telah memulihkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra per 1 September lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut