Partai Demokrat mengatakan, ada perbedaan antaran zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden keenam RI dengan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Presiden ketujuh dalam menunjuk menteri.
"Waktu Pak SBY, ada fit and proper test. Semua persyaratan, kesehatan, ada prosedur dan sistemnya. Lain Presiden, lain gayanya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi wartawan, Jumat (9/9/2016).
Dia pun mengatakan, untuk mencegah kasus dwi-kewarganegaraan Arcandra Tahar, Presiden Jokowi pun disarankan melakukan perbaikan dalam hal proses seleksi calon menteri.
"Namun, itu urusan Presiden terpilih. Sebab, kalau hanya masalah administrasi, terlalu kecil, pengelolaan negara, lebih bagus bisa dipercaya rakyat lah," tuturnya.
Dia pun tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi mengangkat kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM. Urusan menteri, sambungnya, adalah hak prerogatif Presiden. Sehingga, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
"Partai Demokrat juga tak akan intervensi. Tapi kita lihat nanti. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang, berbahaya bagi Presiden," kata anggota Komisi I DPR ini.
Diketahui, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari jabatan Menteri ESDM lantaran dianggap memiliki dwi-kewarganegaraan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.
Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut telah memulihkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra per 1 September lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta