Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri salah satu direktur BUMN yang membuka rekening di Singapura. Menurut informasi yang didapatkan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul, pejabat tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.
"Saya sudah dengar BUMN-nya, katanya, informasi yang saya dengar, dari salah satu kementerian yang berkaitan dengan ESDM, tapi bukan Pertamina. Yang kaitannya dengan gas atau apalah. Itu saya dengar," kata Ruhut di DPR, Kamis (15/9/2016).
Ruhut mendukung pengungkapan kasus tersebut. Politikus Demokrat menghormati usaha KPK yang sekarang sedang bekerja.
Ruhut berharap bila bos BUMN tersebut terbukti melakukan transaksi ilegal dihukum seberat-beratnya. Sebab, terjadi di tengah upaya pemerintah menggalakkan program pengampunan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di luar negeri.
"Ini mesti dihukum seberat-beratnya. Kita lagi mau narik uang, ini malah mempermainkan, mengganti nama seseorang dan akhirnya dibantu KPK Singapura, dan ketahuan. Dan KPK Indonesia harus kerjasama dengan KPK di luar negeri, jangan main-main lagi. Uber mereka semua," kata dia.
Informasi tersebut pertamakali disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (14/9/2016). Dia mengungkapkan direktur perusahaan BUMN tersebut memilih Singapura sebagai tempat membuka rekening agar aktivitasnya tidak terdeteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
"Direktur BUMN terima uang di Singapura dan buka rekening juga di sana untuk tidak terdeteksi PPATK," kata Agus di Royal Kuningan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan,.
Namun, upaya direktur perusahaan BUMN tersebut ketahuan berkat kerjasama KPK dan Corrupt Practices Investigation Bureau yang merupakan lembaga antikorupsi Singapura. KPK, katanya, banyak mendapatkan informasi terkait kasus tersebut.
Agus enggan berbicara banyak mengenai temuan tersebut. Pasalnya, penyelidikan masih berlangsung.
"Mudah-mudahan, doakan kita bisa usutnya lebih cepat," kata Agus.
Agus menyebut modus semacam itu dilakukan oleh banyak orang.
"Nggak perlulah saya ceritakan detail. Jadi bahan buat nanti," kata Agus.
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPRD OKU hingga Wiraswasta Ditahan KPK Terkait Suap Proyek
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
KPK Serahkan Rp883 Miliar Hasil Perkara Investasi Fiktif ke PT Taspen
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau