Presiden Joko Widodo mengharapkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2017 berjalan secara demokratis. Pemerintah dalam hal ini juga sekali lagi menegaskan tidak memihak kepada pasangan mana pun dalam gelaran Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut kembali ditegaskan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, pada Rabu (28/9/2016), di Kementerian Sekretariat Negara.
"Presiden menyampaikan bahwa ini semuanya harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI. Karena ibukota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang besar," terang Pratikno dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2016).
Terkait dengan sejumlah pemberitaan yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan dukungan untuk salah satu pasangan yang diusung dengan cara mengutus Menteri Sekretaris Negara untuk bertemu ketua umum partai pengusung pasangan tersebut, Pratikno secara tegas memberikan bantahannya. Pratikno menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam satu pun pertemuan dengan ketua umum maupun pengurus partai yang dimaksud.
"Tidak benar. Jadi saya sama sekali tidak menemui apalagi berkunjung ke Pak Prabowo atau ke pengurus Gerindra yang lainnya. Saya tidak pernah berkunjung ke sana menemui dan tidak pernah pula bertemu dalam beberapa minggu ini, sebelumnya juga tidak pernah," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno yang secara resmi dilantik menjadi Mensesneg bersama dengan menteri lainnya pada 27 Oktober 2014 juga menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada kedekatan sama sekali antara dirinya dengan ketua umum salah satu partai pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bahkan, sampai dengan saat ini, ia masih mencoba untuk mengingat apakah pernah bertemu dengan ketua umum salah satu partai politik yang diberitakan sejumlah media.
"Saya sebelumnya tidak kenal secara personal dengan Pak Prabowo sama sekali. Saya juga masih mengingat-ingat apakah saya pernah bertemu beliau. Kelihatannya belum pernah juga ya," ujarnya sembari mencoba kembali mengingat.
Menanggapi pertanyaan para jurnalis yang menganggap bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh wakil ketua umum salah satu partai pengusung yang menyebutkan adanya pertemuan Menteri Sekretaris Negara dengan ketua umum salah satu partai politik, Pratikno menyebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius. Namun, ditegaskannya bahwa saat ini dirinya hanya mengklarifikasi dan membantah pemberitaan tersebut sebelum menempuh upaya lainnya.
"Ya sebetulnya serius sekali. Yang jelas kalau Pratikno Menteri Sekretaris Negara kan ya pasti saya, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu motifnya apa, tapi yang jelas hal tersebut tidak benar," tegasnya.
Senada dengan Mensesneg, sehari sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP telah menyatakan bahwa posisi Joko Widodo sebagai kepala negara ialah berdiri di atas semua kubu. Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak memihak kepada pasangan mana pun dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Presiden selalu katakan netral, berdiri di atas semua pasangan calon. Jadi, Presiden mendukung Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis," terang Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 27 September 2016.
Hal tersebut sekaligus menepis dugaan intervensi maupun dukungan pihak Istana terhadap salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada gelaran Pilkada 2017 yang akan datang.
Berita Terkait
-
Misbakhun Berharap Tebusan Tax Amnesty Periode I Rp15 Triliun
-
Jokowi Ingin Produk UKM Dipasarkan Lewat Ekonomi Digital
-
Jokowi: Nation Branding Bukan Cuma Logo atau Membuat Slogan
-
Mendagri Minta Polisi Tindak Tegas Provokator dalam Pilkada 2017
-
Partai Golkar Konsolidasi Nasional Buat Menangkan Jokowi di 2019
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO