Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai TNI bisa mendapatkan hak politik. Namun, bukan politik praktis, melainkan politik simbolis.
Hal itu dikatakan dia menanggapi pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginginkan hak politik bagi anggota TNI.
"Saya sendiri masih percaya dan punya opsi bahwa tentara di MPR masih dimungkinkan. Kalau di DPR harus dibahas lagi. Karena kalau di DPR nanti jadinya partisan," kata Fahri di DPR, Kamis (6/10/2016).
Menurut Fahri, TNI yang berpolitik praktis bisa jadi menakutkan. TNI cukup melaksanakan politik simbolik saja sebagai pengakomodiran TNI sebagai tentara rakyat.
"Nggak bisa dong orang pegang senjata terus politik praktis. Beda dengan kita (politisi) nanti. Kita hanya bisa ngomong, mereka senjatanya yang ngomong. Saya setuju kalau politik simbolis," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jendera Gatot Nurmantyo berharap suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, dia menyatakan harapan ini tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau sepuluh tahun lagi yang akan datang," kata Gatot.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang