Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau masyarakat tidak melihat Suku, Agama, Antar Golongan (SARA) dalam memilih calon pemimpin dalam Pilkada serentak 2017 nanti. Warga yang memiliki hak pilih untuk lebih mengutamakan program-program kerja dalam memilih calon Gubernur, Bupati/Wali Kota.
"Saya, Pemerintah mengimbau agar hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat digunakan dengan betul-betul tanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab itu dengan melihat, mana yang terbaik diantara program-program yang diajukan, tanpa harus terlalu melihat persoalan yang sifatnya patrenalistik atau persoalan-persoalan primordial. Jadi utamakan untuk menilai program-programnya, apa yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan masalah yang dihadapi daerah," kata Lukman di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Menurut dia, setiap Pilkada pasti banyak muncul perbedaan. Bahkan perbedaan agama, ras, suku dan golongannya.
"Setiap Pilkada tentu banyak perbedaan, karena lebih dari satu pasangan calon yang akan tampil. Dan masing-masing pasangan calon memiliki visi-misi, dan program tersendiri," ujar dia.
Dia menambahkan, unsur agama bisa mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Namun masyarakat harus melihat program-program kandidat dalam memilik.
"Agama bisa dijadikan ukuran, tapi bagaimana pun juga masyarakat perlu diajak (utamakan program kerja dalam memilih calon pemimpin). Bagaimanapun juga pemerintah bekerja sesuai dengan program-programnya, jadi menurut saya ini yang perlu kita kedepankan. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup masyarakat unttuk memiliki preferensi pilihan-pilihan itu berdasarkan faktor-faktor yang misalnya agama menjadi salah satu faktor, etnis dan sebagainya. Itu sesuatu yang lazim, tetapi kita semua mengajak program itu menjadi hal penting untuk menjadi dasar kita menentukan, menggunakan hak pilih," tutur dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka