Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau masyarakat tidak melihat Suku, Agama, Antar Golongan (SARA) dalam memilih calon pemimpin dalam Pilkada serentak 2017 nanti. Warga yang memiliki hak pilih untuk lebih mengutamakan program-program kerja dalam memilih calon Gubernur, Bupati/Wali Kota.
"Saya, Pemerintah mengimbau agar hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat digunakan dengan betul-betul tanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab itu dengan melihat, mana yang terbaik diantara program-program yang diajukan, tanpa harus terlalu melihat persoalan yang sifatnya patrenalistik atau persoalan-persoalan primordial. Jadi utamakan untuk menilai program-programnya, apa yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan masalah yang dihadapi daerah," kata Lukman di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Menurut dia, setiap Pilkada pasti banyak muncul perbedaan. Bahkan perbedaan agama, ras, suku dan golongannya.
"Setiap Pilkada tentu banyak perbedaan, karena lebih dari satu pasangan calon yang akan tampil. Dan masing-masing pasangan calon memiliki visi-misi, dan program tersendiri," ujar dia.
Dia menambahkan, unsur agama bisa mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Namun masyarakat harus melihat program-program kandidat dalam memilik.
"Agama bisa dijadikan ukuran, tapi bagaimana pun juga masyarakat perlu diajak (utamakan program kerja dalam memilih calon pemimpin). Bagaimanapun juga pemerintah bekerja sesuai dengan program-programnya, jadi menurut saya ini yang perlu kita kedepankan. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup masyarakat unttuk memiliki preferensi pilihan-pilihan itu berdasarkan faktor-faktor yang misalnya agama menjadi salah satu faktor, etnis dan sebagainya. Itu sesuatu yang lazim, tetapi kita semua mengajak program itu menjadi hal penting untuk menjadi dasar kita menentukan, menggunakan hak pilih," tutur dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!