Suara.com - Sejak 2015 yang lalu, warga negara asing dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Salah satu tujuannya, untuk mendongkrak perekonomian dari sektor pariwisata.
Namun siapa sangka, kebijakan tersebut belakangan menuai kontroversi. Pasalnya, banyak turis masuk ke Indonesia bukan untuk piknik, tapi cari kerja.
Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan kepada mereka yang menyalahgunakan kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia, akan ditindak tegas.
"Pertama, kita akan melakukan penindakan hukum. UU Imigrasi. Siapa yang salah menyalahgunakan visa tentu kita akan tindak," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Tito mengatakan polisi akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencegah hal itu.
"Kedua, karena ternyata sangat sistematis dan banyak sekali, tentu kita akan memberikan masukan kepada pemerintah, Imigrasi, Menkopolhukam dan lain-lain," ujar Tito.
Jika memungkinkan, lanjut Tito, polisi akan meminta supaya kebijakan bebas visa ditinjau kembali.
"Apakah mungkin kita lakukan langkah lain untuk menyetop itu. Menekan potensi pelanggaran itu, misalnya dengan meninjau kembali, salah satu opsinya," kata Tito.
Tag
Berita Terkait
-
Annyeonghaseyo! Korea Gratiskan Visa Liburan WNI, Syaratnya Cuma Gak Boleh Pergi Sendiri
-
88 Negara Bebaskan Visa untuk WNI, Ini Beda Visa on Arrival dan Electronic Travel Authorization
-
China Rilis Visa ASEAN Masa Tinggal Enam Bulan, Ini Syarat dan Ketentuan Bagi WNI
-
Deretan Negara Bebas Visa Untuk Paspor Indonesia Terbaru 2025
-
Ranking Paspor Negara ASEAN Terbaru: Singapura Teratas, Indonesia Nomor Berapa?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi