Demokrat Klaim Hilangnya Dokumen TPF Munir Bukan karena SBY

Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mendistribusikan dokumen Tim Pencari Fakta Kematian Aktivis HAM Munir Said Thalib kepada penegak hukum baik kejaksaan, polisi dan BIN saat dia menjadi presiden di antara 2004-2014.

Langkah tersebut, kata Didik, dilakukan sebagai pro justisia dalam kasus kematian Munir setelah dokumen itu diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin SBY.

"Pada saat TPF menyampaikan pada Presiden (SBY) saat itu, seluruh dokumen yang disampaikan kawan-kawan TPF itu sudah didistribusikan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian dan BIN untuk ditindaklanjuti proses projustisia," kata Didik di DPR, Senin (24/10/2016).

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan pada era SBY menjadi Presiden, TPF ini membantu mengumpulkan fakta-fakta hukum terkait kasus Munir untuk ditindaklanjuti secara hukum. ‎Selain itu, proses hukum dalam kasus ini juga sudah berjalan dengan baik karena sudah mengadili salah seorang pelakunya.

"Pada saat Pak SBY memimpin negara ini, Pro justisia sudah dilakukan, memanggil, memeriksa dan mengadili beberapa orang yang sudah direkomendasikan TPF itu," tuturnya.

Lalu, apa yang akan disampaikan SBY beberapa hari ke depan mengenai klarifikasi dokumen TPF Munir ini seperti yang disampaikan dalam akun Twitternya @SBYudhoyono?

"Nah kita sudah sudah membaca Twiter Pak SBY bahwa kita tunggu dua-tiga hari ke depan Pak SBY akan menjelaskan standingnya," tutur Didik.

Dalam akun Twitternya‎, SBY menyatakan siap menjelaskan terkait pemberitaan di media dan perbincangan di publik mengenai hasil temuan TPF Munir ini. Namun, dia butuh waktu untuk mempersiapkannya.

"Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika dan tentunya juga kebenaran," kata SBY dalam akun Twitternya.