Suara.com - Polda Metro Jaya membantah tudingan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab kepolisian telah menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa pendemo di Istana Merdeka, Jumat (4/11/2016) lalu.
"Tidak ada. Lihat saja tidak ada," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono saat memaparkan video rekaman aksi 4 November di Polda Metro Jaya, Senin (7/11/2016).
Menurutnya, peluru karet baru digunakan aparat kepolisiam ketika membubarkan massa yang melakukan penjarahan mini market di Penjaringan, Jakarta Utara bersamaan dengan aksi demonstrasi di Istana Merdeka.
"Peluru karet digunakan di penjaringan, satu orang kita tembak. Ingat dia kriminal. Dia perusuh, dia penjarah minimarket," kata Awi.
Selain melakukan penjarahan, massa di kawasan Penjaringan juga melakukan pengerusakam sejumlah toko dan fasilitas umum. Bahkan massa juga membakar sepeda motor seorang jurnalis media elektronik yang tengah melakukan pelipuyan.
Polisi terpaksa melepaskan peluru karet ke arah massa, karena telah melakukan tindakan kriminal.
"Bakar motornya wartawan dari TVone. Halte dibakar, toko toko dirusak dan video sudah tersebar bagaimana mereka menjarah. Ketawa tawa mengambil barang milik orang. Pencurian itu," kataa dia.
Diberitakan sebelumnya, Rizieq yang merupakan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan Polri juga telah melakukan kebohongan. Sebab, menurutnya tak hanya menggunakan gas air mata, polisi juga menembakan peluru karet untuk memukul mundur massa pendemo. Bahkan, kata dia, ada pendemo yang dilindas oleh kendaraan polisi.
"Ternyata polisi juga bohong, polisi didalam mengawal aksi tidak hanya gunakan gas airmata tapi juga gunakan peluru karet, juga melakukan penganiayaan kepada peserta aksi dengan menggunakan kendaraan untuk menabrak peserta aksi lalu kemudian menggilasnya dengan motor," katanya.
Dia pun menyesalkan aksi aparat yang mengawal aksi yang dihadiri oleh ratusan ribu orang tersebut. Kata dia, polisi lebih mengutamakan aturan dan protap yang ada daripada memberikan atau menjamin keamanan dan kenyamanan bagi massa aksi yang disebutnya sebagai masyarakat.
"Kalau polisi alasan protap, malam tidak boleh demo, disini kita harus tahu bahwa keselamatan rakyat tu lebih penting daripada protap. Jadi ada aturan-aturan diatas protap itu sendiri, polisi harus cerdas. Yang hadir itu jutaan orang penembakan gas air mata tidak ada ruang peserta melarikan diri, menyelamatkan diri," kata Rizieq.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo