- Ketua DPRD DKI berkomitmen kawal janji Gubernur Pramono Anung lepas saham PT Delta Djakarta.
- Mekanisme swap saham dengan pemerintah pusat tengah dikaji agar tidak menyalahi aturan hukum.
- Dividen Rp100 miliar dinilai tidak signifikan dibanding total PAD Jakarta yang mencapai puluhan triliun.
Suara.com - Wacana pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta kembali bergulir.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan komitmennya untuk mengawal janji kampanye yang pernah disampaikan Gubernur Pramono Anung terkait hal tersebut.
"Tentu kami akan bermusyawarah," ujar Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa proses pelepasan saham tersebut harus dilakukan melalui kajian hukum yang sangat mendalam. DPRD tidak ingin mengambil langkah terburu-buru yang berisiko memicu persoalan legalitas di kemudian hari.
"Tentu kami tidak gegabah, karena kalau salah langkah ini berdampak hukum," lanjut Khoirudin.
Salah satu opsi yang sedang dikaji serius adalah mekanisme tukar guling aset atau swap saham dengan pemerintah pusat.
Beberapa contoh aset yang dilirik untuk penambahan saham adalah PT JIEP atau PT KBN, yang selama ini sudah dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi ini semua baru lintasan berpikir. Kami akan melakukan kajian, yang terbaik yang mana, yang aman secara hukum, yang tidak merugikan Pemda DKI Jakarta," jelas Khoirudin mengenai skema tersebut.
Terkait aspek ekonomi, Khoirudin menyebut bahwa keuntungan dari perusahaan bir tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan bagi Jakarta.
Baca Juga: Pramono Anung Blak-blakan di Depan Gubernur Lemhannas: Ada Pihak yang Ingin Jakarta Tetap Banjir!
Dividen yang diterima dari PT Delta Djakarta dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
"Ada Rp100 miliaran. Kalau signifikansinya Rp100 miliar per Rp70-an triliun PAD, rasanya tidak signifikan," pungkas politisi PKS tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Pertamax Naik, Ojol: Saya Dari Awal Pakai Pertalite
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi