Ada Gerakan 2 Desember di Luar GNPF yang Bakal Kepung DPR

Suara.com - Meskipun Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia sepakat dengan Polri aksi damai tanggal 2 Desember 2016 hanya akan dilakukan dengan salat Jumat dan doa bersama di lapangan Monumen Nasional, aktivis Sri Bintang dan kelompoknya tetap akan demonstrasi ke gedung DPR, Senayan.

"Kami bergerak ke MPR, DPR setelah jam 13.00 WIB. Ini gerakan di luar kesepakatan itu (GNPF MUI dengan Polri)," kata Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jalan Guntur 49, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Bintang menambahkan gerakan kelompoknya bukan hanya untuk mendesak polisi menahan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, melainkan juga menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk mencabut mandat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sekalipun Ahok tidak ditangkap, tidak dipenjara, Ahok nanti bebaskan di jalan terus, demikian juga begitu. Sekalipun ada kesepakatan seperti itu (GNPF MUI dan Polri) kami lebih dulu dari soal Ahok," ujar Bintang.

"Kami menginginkan perubahan di dalam pemerintahan karena kami melihat bahayanya dipimpin oleh ancaman sebagai akibat dari pemerintahan yang sekarang terlebih-lebih," Bintang menambahkan.

Bintang mengklaim sudah mendapatkan dukungan kuat dari massa.

"Massa sudah datang, nggak perlu digalang. Ini di luar GNPF MUI. Masa sudah datang kita akan memimpin mereka," ujar Bintang.

Bintang menegaskan meskipun polisi nanti melarang gerakannya, Bintang dan kelompoknya akan tetap demonstrasi di gedung Parlemen.

Bintang yakin jika polisi bertindak keras, TNI akan membela.

"Kita akan tetap jalan terus meskipun dilarang oleh kepolisian. Jumlah Polri itu berapa? Mereka akan nembak kita? Kalau nembak kita ya saya kira TNI nggak akan tinggal diam. Dalam sejarah nggak ada itu nembak-nembaki," kata Bintang.

Menurut Bintang TNI sebagai Sapta Marga tidak akan membiarkan rakyat diperlakukan secara kasar oleh polisi.

"Saya kira, apa pun Sapta Marga itu adalah menyelamatkan negara. Dan pembukaan UUD kan jelas itu, 'dengan ini dibentuk pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia' kok mau ditembak?" ujar Bintang.

Bintang bahkan tuding Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak memahami UUD apabila pendukungnya sampai ditembak.

"Ini Tito nggak ngerti, itu dia nggak baca yang namanya Undang-Undang Dasar. Atau dia mau perang? Kalau mau perang silakan dengan yang punya senjata. Kita kan punya tangan kosong," ujar Bintang.

Bintang menyebut gedung MPR dan DPR tidak akan mampu menampung massa yang nanti datang.