Menko Polhukam Wiranto [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pemerintah Indonesia tengah berjuang agar diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa periode 2019-2020. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah banyak mendapatkan dukungan dari anggota DK PBB untuk masuk sebagai anggota tidak tetap.
"Itu terus berlangsung, secara detail nanti silahkan tanya sama Menlu. Tentu perjuangan itu (menjadi anggota tidak tetap DK PBB) kita lanjutkan, karena itu suatu kepercayaan dari banyak anggota Dewan Keamanan," kata Wiranto di Jakarta, Senin (5/12/2016).
Salah satu upaya yang menunjang agar dapat masuk sebagai anggota DK PBB, Indonesia terus berperan aktif berkontribusi mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian.
"Karena itu juga terkait pada posisi kita untuk terus mengirimkan pasukan perdamaian. Pengiriman itu merupakan bagian dari poin-poin yang kita kumpulkan agar bisa menempati posisi yang terhormat tersebut," ujar dia.
Indonesia telah berkampanye untuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Kampanye tersebut telah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan 200 tamu undangan di Markas Besar PBB, New York, September lalu.
Sebelumnya, Menlu Retno mengatakan Indonesia memiliki postur yang membuatnya layak menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia serta negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Suara.com - Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam sepuluh negara penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 perwakilan dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.
Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada Juni 2018. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Negara Asia Pasifik.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
14 Negara Setuju, AS Sendirian Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB
-
"Pembantaian Tanpa Pandang Bulu": DK PBB Didesak Hentikan Serangan Israel di Gaza
-
PBB Kecam Keras Perluasan Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat
-
14 Negara Anggota DK PBB Dukung Resolusi Damai Gaza, AS Sendirian Menolak
-
DK PBB Gagal Sahkan Gencatan Senjata Gaza, Malaysia Beri Kecaman Keras
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
Terkini
-
KPK Perpanjang Larangan ke Luar Negeri Eks Menteri Agama Yaqut Terkait Korupsi Kuota Haji!
-
Hari Ini, Puluhan Ribu Petugas Mulai Verifikasi Lapangan Peserta PBI-JK
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
-
Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan
-
Lanjutan Kasus Harvey Moeis: 10 Bos Timah jadi Tersangka Rugikan Negara Rp4,1 T, Apa Peran Mereka?
-
Pramono Guyur 16.000 Mahasiswa dengan Beasiswa KJMU: Semua Berhak Bermimpi Tinggi
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Skandal Suap Eks Bupati Kukar, KPK Sebut 3 Perusahaan Ini Jadi Alat Gratifikasi Rita Widyasari
-
Perubahan Rute dan Halte Transjakarta Mulai Tanggal 21 Februari 2026
-
Nasdem Beberkan Alasan Ahmad Sahroni Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR RI