Suara.com - Anggota DPR Ahmad H Ali menyatakan perpanjangan operasi Tinombala di Kabupaten Poso, hingga tiga bulan mendatang di tahun 2017, sebaiknya memperhatikan dampak sosial di masyarakat.
"Saya berharap, kalau operasi ini terus diperpanjang, maka pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana memulihkan kembali dan menghilangkan rasa traumatik kepada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah operasi," katanya di Palu, Kamis.
Menurut anggota Komisi III asal partai Nasdem itu, operasi di Poso sudah berjalan begitu panjang, yang dimulai dari operasi Camar Maleo hingga Tinombala. Tentunya kata dia, operasi penegakan hukum tidak hanya berdampak pada target operasi, tetapi juga berdampak sosial kepada masyarakat yang berada di daerah itu.
"Sehingga perlu dipikirkan bagaimana masyarakat, tidak mengalami traumatik terhadap operasi yang berkepanjangan," ujarnya.
Namun bagi dia, pihak penegak hukum yakni Kepolisian yang paling memahami kondisi sebenarnya di daerah operasi dan bertanggungjawab menjaga keamanan daerah. Karena dengan intensitas operasi yang begitu tinggi, dapat pula mengganggu aktivitas masyarakat sipil dalam melaksanakan aktivitas mereka, khususnya petani.
"Jadi kewajibannya negara untuk memberikan perlindungan kepada petani," tekannya.
Terkait perpanjangan operasi, Ahmad Ali mengatakan dirinya sempat mempertanyakan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sementara untuk kebutuhan anggaran sudah dialokasikan dalam APBN 2017.
Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa keberadaan Satuan Tugas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso akan diperpanjang hingga 2017 mendatang.
"Operasi Tinombala akan berakhir 3 Januari 2017, tapi akan diperpanjang lagi sampai tiga bulan ke depannya," katanya kepada pers di Palu, Rabu (21/12).
Menurut Kapolda, perpanjangan operasi Tinombala bukan dikarenakan adanya anggota satgas yang tewas tertembak pada Selasa (20/12), tetapi karena masih diperlukan dan disetujui pimpinan.
"Saya memang menginginkan untuk memperpanjang Operasi Tinombala ini. Saya harus temukan sembilan orang (sisa pengikut Santoso) itu, karena jangan ada duri dalam daging yang akan terus meresahkan masyarakat di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa daftar pencarian orang (DPO) anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso tersisa sembilan orang. Hal itu sama dengan penampakan yang dilihat masyarakat dan jejak yang ditemukan di lapangan.
Kata Kapolda, secara umum personel Satgas Operasi Tinombala baik moril dan semangat semuanya masih tinggi. Sementara pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan pasukan.
"Ada sekitar 1.800 personel pasukan Satgas Tinombala, terbagi atas TNI dan Polri," ungkap Kapolda. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran