Suara.com - Anggota DPR Ahmad H Ali menyatakan perpanjangan operasi Tinombala di Kabupaten Poso, hingga tiga bulan mendatang di tahun 2017, sebaiknya memperhatikan dampak sosial di masyarakat.
"Saya berharap, kalau operasi ini terus diperpanjang, maka pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana memulihkan kembali dan menghilangkan rasa traumatik kepada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah operasi," katanya di Palu, Kamis.
Menurut anggota Komisi III asal partai Nasdem itu, operasi di Poso sudah berjalan begitu panjang, yang dimulai dari operasi Camar Maleo hingga Tinombala. Tentunya kata dia, operasi penegakan hukum tidak hanya berdampak pada target operasi, tetapi juga berdampak sosial kepada masyarakat yang berada di daerah itu.
"Sehingga perlu dipikirkan bagaimana masyarakat, tidak mengalami traumatik terhadap operasi yang berkepanjangan," ujarnya.
Namun bagi dia, pihak penegak hukum yakni Kepolisian yang paling memahami kondisi sebenarnya di daerah operasi dan bertanggungjawab menjaga keamanan daerah. Karena dengan intensitas operasi yang begitu tinggi, dapat pula mengganggu aktivitas masyarakat sipil dalam melaksanakan aktivitas mereka, khususnya petani.
"Jadi kewajibannya negara untuk memberikan perlindungan kepada petani," tekannya.
Terkait perpanjangan operasi, Ahmad Ali mengatakan dirinya sempat mempertanyakan dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Sementara untuk kebutuhan anggaran sudah dialokasikan dalam APBN 2017.
Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa keberadaan Satuan Tugas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso akan diperpanjang hingga 2017 mendatang.
"Operasi Tinombala akan berakhir 3 Januari 2017, tapi akan diperpanjang lagi sampai tiga bulan ke depannya," katanya kepada pers di Palu, Rabu (21/12).
Menurut Kapolda, perpanjangan operasi Tinombala bukan dikarenakan adanya anggota satgas yang tewas tertembak pada Selasa (20/12), tetapi karena masih diperlukan dan disetujui pimpinan.
"Saya memang menginginkan untuk memperpanjang Operasi Tinombala ini. Saya harus temukan sembilan orang (sisa pengikut Santoso) itu, karena jangan ada duri dalam daging yang akan terus meresahkan masyarakat di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa daftar pencarian orang (DPO) anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso tersisa sembilan orang. Hal itu sama dengan penampakan yang dilihat masyarakat dan jejak yang ditemukan di lapangan.
Kata Kapolda, secara umum personel Satgas Operasi Tinombala baik moril dan semangat semuanya masih tinggi. Sementara pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan pasukan.
"Ada sekitar 1.800 personel pasukan Satgas Tinombala, terbagi atas TNI dan Polri," ungkap Kapolda. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Penumpang Tewas, Polisi Buru Sopir Ojol yang Kabur usai Tabrakan di Depan DPR, Ini Identitasnya!
 - 
            
              BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sumatera dan Kalimantan, Jawa Waspada Bencana
 - 
            
              Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
 - 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo