Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti mengingatkan seluruh peserta pilkada Jakarta menjauhkan diri dari isu suku, agama, ras, dan antargolongan sepanjang acara debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dia berharap setiap peserta dan pendukung hanya fokus pada pembahasan visi dan misi.
"Kita juga ingatkan agar debat publik tidak melanggar peraturan bahwa dalam kampanye dilarang menghina Pancasila dan UUD, dilarang menghasut dan mengadu domba antar golongan, menghina SARA, dan debat ini punya potensi pawai para relawan," katanya di Hotel Bintang Griyawisata, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).
Dia menyarankan kepada semua peserta pilkada berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan pendukung masing-masing.
"Saya harap semua tim kampanye berkoordinasi dengan kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengamankan pendukung atau relawan masing-masing," kata Mimah.
Acara debat kandidat gelombang pertama akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).
KPUD Jakarta telah menetapkan tiga tema debat yaitu isu sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta mengenai lingkungan, dan transportasi.
Acara debat wajib diikuti oleh tiga pasangan kandidat.
Debat gelombang kedua akan diselenggarakan lagi 27 Januari, kemudian yang terakhir pada 10 Februari.
Semua acara debat akan disiarkan langsung oleh lembaga penyiaran televisi.
Suara.com - Pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Saat ini, masih masanya kampanye, yang sudah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dan akan berakhir pada 11 Februari 2017.
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti bursa pilkada. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Kedua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
Ketiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu