Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengapresiasi tindakan pimpinan TNI mencopot Komandan Kodim 0603 Lebak Letnan Kolonel (Czi) Ubaidillah karena tak izin atasan ketika menyelenggarakan pelatihan bela negara. Peserta pelatihan tersebut, antara lain anggota Front Pembela Islam.
"Pertama kami apresiasi TNI secara struktural tepat mengantisipasi (pemberhentian) itu," ujar Andreas di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (9/1/2016).
"Kami tahu hari ini sudah melakukan pergantian terhadap Dandim Lebak yang memberikan pelatihan-pelatihan di luar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang seharusnya dilakukan TNI," Andreas menambahkan.
Andreas juga mengapresiasi sikap TNI yang mengakui adanya kesalahan dalam prosedur pelaksanaan bela negara dalam kasus Lebak.
Posisi Dandim 0603 Lebak kini digantikan oleh Letnan Kolonel ARH Syafa' Susanto.
"Melaksanakan perintah. Harus diikuti itu. Sekarang (Ubaidillah) tidak diberi jabatan," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Kolonel ARH M. Desi Arianto kepada Suara.com.
Sebelum ditugaskan menjabat Dandim 0903 Lebak, Letkol ARH Syafa' menjabat Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 064 Serang. Syafa' pernah menjabat Danyon Arhanudse-14 Kodam III/ Siliwangi. Dia alumni Akmil 1999.
Desi menegaskan penyelenggaraan program bela negara intinya harus sesuai prosedur.
"Ada prosedur yang harus ditaati, lapor dulu, berjenjang. Misalnya lapor Danrem, Pangdam, kan seperti itu. Nanti yang menentukan Pangdam," kata Desi.
Kemarin, Desi Ariyanto menegaskan latihan di Lebak yang diikuti oleh anggota FPI bukan latihan militer sebagaimana isu yang berkembang di media sosial.
"Bersama ini perlu disampaikan bahwa seluruh kegiatan latihan tersebut bukanlah latihan militer, tetapi latihan bela negara," katanya
Desi Ariyanto mengatakan pelatihan bela negara bertujuan untuk memupuk kecintaan masyarakat kepada negara dan bangsa.
Berita Terkait
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO