Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau laskar FPI tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi di Mabes Polri, Senin (16/1/2017). Lukman berharap aksi mereka betul-betul murni untuk menyampaikan aspirasi dan tidak ditunggangi tujuan lain.
"Kita harap mereka-mereka yang melakukan demo mematuhi aturan yang berlaku, tidak anarkis, tidak melakukan perusakan-perusakan fasilitas sosial dan demonstrasi itu betul-betul menyampaikan aspirasi bukan untuk tujuan yang lain," kata Lukman di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Isu yang diangkat FPI dalam aksi hari ini adalah menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Anton Charliyan karena dianggap membiarkan terjadinya persinggungan antara organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia dan FPI di Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). GMBI merupakan organisasi yang dibina Anton.
Buntut permasalahan kedua organisasi, markas GMBI di Kampung Tegalwaru, RT 5, RW 3, Desa Ciampea, Kabupaten Bogor, dibakar laskar FPI pada Jumat (13/1/2017).
Persoalan mereka mengemuka di tengah proses hukum terhadap Rizieq di Polda Jawa Barat. Rizieq diperiksa sebagai saksi terlapor di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017) dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno atas laporan Sukmawati Soekarnoputri.
Lukman mengatakan Kementerian Agama tidak punya kewenangan memediasi perkara tersebut karena sudah masuk ke dalam ranah hukum.
Lukman mengingatkan agama harus menjadi pemersatu bangsa, bukan malah dijadikan alat untuk memecah belah anak bangsa.
"Kementerian agama sebatas preventif bagaimana agama digunakan betul-betul untuk menyatukan kita di antara keragaman," kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Aksi laskar FPI dipimpin langsung oleh Habib Rizieq Shihab.
Saat ini, massa sudah berkumpul di Masjid Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja. Sebagian sudah mulai bergerak ke Mabes Polri.
Aparat Polri dan TNI kini sudah bersiaga penuh di sekitar Jalan Trunojoyo, sekitar Mabes Polri.
Berita Terkait
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
-
Tabligh Akbar Habib Rizieq Ditolak Berujung Ricuh, FPI ke Prabowo: Bubarkan Ormas PWI-LS!
-
Ormas PWI LS Viral Usai Bentrok dengan FPI, Ini 7 Fakta yang Jarang Diungkap
-
Mengenal Gus Abbas: Keturunan Sunan Gunung Jati di Balik Perlawanan Terhadap FPI
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah