Partai Demokrat tidak setuju Presidential Threshold dihapuskan atau nol persen. Pembahasan Presidential Threshold ini sedang dibahas dalam rancangan undang-undang Pemilu oleh Panitia Khusus rancangan undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat.
"Loh parlementiary threshold (ambang batas parlemen) aja ada kok, presidential threshold kok tidak ada (nol)," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Syarief menerangkan, meniadakan Presidential Threshold adalah langkah mundur. Menurutnya angka Presidential Threshold, yaitu 20 persen-25 persen di tahun 2014, harusnya bisa ditingkatkan di tahun 2019 agar kualitas calon presiden.
"Jadi memang kalau toh mau dinaikkan ya jangan terlalu besar lah, saya pikir dengan 25 persen sudah cukup bagus. Idealnya dibicarakan, makanya prinsipnya saja harus naiknya saja secara gradual," ujarnya.
"Kalau menurut saya presidential threshold sudah cukup angka ideal. Bukan tidak setuju (dihapuskan), silakan ini kan masih dalam pembahasan," tambah dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting